Kepala BKKBN RI Kuker di Bolmut
BOLMUT, Komentar.co - Penanganan masalah stunting (kurang gizi) menjadi upaya bersama dari pemerintah daerah, stakaleholder dan masyarakat di Sulawesi Utara.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Steven Kandouw saat mendampingi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Selasa (25/5/2021).
"Keinginan Pak Gubernur Olly terkait percepatan penanganan stunting harus benar-benar melibatkan seluruh stakeholder yang ada agar ditangani secara kerja gotong royong. Tidak mungkin BKKBN pusat bekerja sendiri, tidak mungkin pemprov bekerja sendiri, tidak mungkin kabupaten/kota bekerja sendiri," ungkap Kandouw yang juga turut didampingi Wakil Ketua TP PKK Sulut Devi Kartika Kandouw-Tanos.
Kandouw menjelaskan bahwa kerja gotong royong dari seluruh stakeholder yang ada di daerah dalam mempercepat penurunan stunting berhubungan erat dengan masa depan bangsa, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Untuk itu ia mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.
"Peran Pemprov dalam upaya menurunkan angka stunting adalah mensupport penanganan stunting di daerah lewat program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan), yang sekaligus menjadi program keterwakilan pemerintah pusat di daerah yang wajib hukumnya untuk didukung," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Steven Kandouw bersama Wakil Ketua TP PKK Sulut Devi Kartika Kandouw-Tanos mendampingi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo melakukan peresmian Rumah Dataku Kampung KB "Mogogusato" Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang dan "Naidopatai" Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, lewat penandatangan piagam peresmian Rumah Dataku Kampung KB, yang disaksikan oleh Wagub Steven Kandouw dan Wakil Ketua TP-PKK Sulut Devi Kartika Kandouw- Tanos.
Usai melakukan peresmian Rumah Dataku Kampung KB, Kepala BKKBN RI bersama Wagub Sulut kemudian melakukan peninjauan Puskesmas Boroko serta melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam rangka akselerasi penanganan stunting sekaligus me-launching Pelayanan KB MKJP IMPLANT 1 Batang menggunakan dan BOKB yang bertempat di Lapangan Kembar Boroko.
Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa program khusus dari BKKBN RI pada tahun 2021 yang sedang berjalan ini, salah satunya yaitu setiap tahun ada 2 juta orang nikah di Indonesia yang harus discrenning dan tiga bulan sebelumnya wanita harus discrenning. Untuk saat ini, Kabupaten Bolmut sudah melakukan program ini.
“Saya memberi apresiasi kepada Pemkab Bolmut, karena semua program ibu hamil dan ibu menyusui akan mendapatkan pendampingan keuarga, yang merupakan kader dari BKKBN. Karena program ketiga adalah masa interval setelah melahirkan. Ada 5 juta perempuan yang melahirkan setiap tahun di Indonesia, tetapi yang ber-KB hanya 30 persen,” ujar Wardoyo.
Terkait pencegahan permasalahan stunting, Wardoyo menyampaikan program unggulan BKKBN RI ditahun 2021 yaitu jarak usia anak dan kesehatan ibu hamil.
"Kita harus sosialisasi, serta melakukan pemasangan KB pada saat habis melahirkan, seperti yang saat ini kita kerjakan. Oleh karenanya, jika jarak anaknya tiga tahun maka anaknya tidak stunting. Jadi, untuk mencegah stunting jarak usia anak harus lebih tiga tahun dan kehamilannya harus sehat. Itulah program unggulan kami dalam upaya mencegah stunting," pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulut Tino Tandaju, Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena, Sekdakab. Bolmut Asripan Nani, dan jajaran Pemkab. Bolmut. (Dkips/ik-red)
