MINUT, Komentar.co - Isu, sindiran, bahkan akun-akun palsu mulai layangkan tudingan tajam di sosial media mulai menyeruak saat jabatan pasangan Bupati-Wakil Bupati Joune Ganda - Kevin W Lotulung (JG-KWL) mennyentuh satu (1) tahun kepemimpinannya (tepatnya pada Sabtu 26 Februari 2022) kemarin.
Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi sebuah bangunan, semakin besar tingkat resikonya. Dan bukan JG-KWL namanya jika tidak siap dikritik.
Dipihak yang sama, Sekertaris Dinas Pendidikan Pettra Enoch menambahkan, dalam apel yang dia pimpin beberapa waktu laku, Petra ada menyampaikan soal Fingerprint yang mana jika tahun 2022 tidak ada anggaran untuk membayar iuran Fingerprint tersebut, sehingga itu adalahuntuk kebersamaan pegawai.
"Silahkan kritik kami, asalkan itu beralasan dan mengandung solusi, unsur mwndidik dan membangun Minut," kata Bupati Joune J E Ganda didampingi Wabup Kevin W Lotulung saat Press Release di Kantor Bupati Minut beberapa waktu silam.
Salah satu contoh yang direspon Bupati Minut yaitu demo sejumlah Wartawan terkait kebijakan Kadis Kominfo yang langsung disikapi serius oleh Bupati JG.
"Tentu saja dinas terkait wajib memberi keterangan resmi kepada saya, dan Inspekorat juga segera lakukan pemeriksaan," tegas Bupati JG via Whats App, Minggu (27/02/2022) pukul 16.07 wita.
Demikian pula video Dinas Pendidikan yang beredar di masyarakat saat ini, yang mana Dinas Pendidikan Minahasa Utara telah lakukan pungutan liar (pungli), langsung direspon Bupati Joune Ganda melalui Kepala Dinas Pendidikan Olfy Kalengkongan, Sabtu (26/02/22).
Menurut Kalengkongan, semua dinas di Kabupaten Minahasa Utara, berlaku pembayaran atau iuran ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk aplikasi absensi yang terintegrasi melalui Finger-print di setiap OPD (organisasi perangkat daerah).
"Untuk dinas pendidikan, kami tidak pernah memberlakukan pungutan. Jika ada tersiar pegawai harus bayar, maaf itu keliru. Jadi, saya tegaskan tidak ada pungutan untuk mengambil absen," sebutnya.
Jika ada kebijakan yang diambil di Dinas Pendidikan, lanjut Kadis, itu juga bukan untuk kepentingan pribadi namun kebersamaan.
"Ada kebijakan untuk kebersamaan kami baik saya, Sekertaris, para Kabid berlaku sama untuk memberikan iuran yang dibayarkan ke pihak ketiga melalui BKPSDM. Dan itu ada bukti berupa kwitansi pembayaran. Ini juga sudah kami sampaikan ke Bupati dan Wakil Bupati, bahkan Pak Sekda," jelas Olfy Kalengkongan.
"Bukan suatu kewajiban. Namun karena tidak ada anggaran untuk iuran itu maka kami menyampaikan sebagai bentuk kebersamaan bagi yang berkenan memberikan. Sekali lagi, tidak ada yang aneh dengan hal itu, dan ini bukan pungutan. Sebab di tahun 2019, karena keterbatasan anggaran di Dinas Pendidikan, pernah juga berlaku hal yang sama. Kami, baik staf maupun pimpinan dengan kebersamaan dan tanpa ada paksaan memberikan iuran absensi tersebut. Justru yang aneh sekarang ini, informasi yang keliru jangan sampai dikembangkan oknum-oknum yang coba merusak dunia pendidikan," tegas Enoch.
Lanjut dikatakannya, tidak mungkin lakukan pungli di Dinas Pendidikan sebab, saat ini pihaknya sementara menggalang praktik revolusi mental.
"Kami di dinas pendidikan fokus dan komitmen mendukung program JG-KWL dan terus merevolusi pendidikan dengan gerakan revolusi mental. Jadi sekali lagi saya pastikan, isu yang berkembang itu adalah tidak benar," pungkas mantak keoala sekolah senior asal Desa Maumbi itu. (Baker)
%20Kemnaker%20-%20Darmawansyah.jpeg)
