 |
| Pj Bupati Sangihe, dr Rinny Tamuntuan. |
SANGIHE, Komentar.co - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pun mendukung penuh keterbukaan informasi publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi.
Hal itu dibuktikan dengan himbauan Penjabat (Pj) Bupati dr Rinny Tamuntuan yang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menunda kegiatan diluar daerah selama pemeriksaan BPK.
"Demi kelancan prosesi pemeriksaan nanti, baiknya sementra waktu semua belum atau tidak melaksanakan tugas diluar daerah selama adanya pemeriksaan dari badan pemeriksaan keuangan(BPK) RI," kata Tamuntuan, Senin (06/02/2023).
Tamuntuan menambahka, BPK Sulut menjadwalkan pemeriksaan di Sangihe akan dilaksanakan awal bulan Februari 2023.
"Diharapkan menjadi perhatian unit kerja, segera melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan nanti," tegasnya.
"Lengkapi semua dokumen administrasi yang berkenaan dengan pemeriksaan BPK agar semua proses berjalan lancar dari awal sampai selesai," sambungnya.
Lebih jaut, Tamuntuan meminta Inspektorat Pemkab Sangihe mengawal proses pemeriksaan dari BPK Perwakilan Sulut.
"Sekiranya ada OPD akan melaksanakan tugas keluar daerah atau pejabat pengawas yang akan melaksanakan tugas harus seijin Sekda, namun jika masih bisa ditunda atau belum urgensi baiknya diurungkan dahulu sampai pemeriksaan BPK tuntas," pungkasnya. (Yan)
