 |
| Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay saat memaparkan potensi kelautan dan perikanan sulut dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Tata Kelola Perikanan Tangkap Nasional, Penataan Perizinan Berusaha Nelayan Kecil, serta Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Perikanan", di Ruang Rapat Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (04/11/). |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan sektor kalautan dan perikanan untuk penerimaan negara, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK) melalui Wakil Gubernur (Wagub) Victor Mailangkay pada kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bertajuk “Penguatan Tata Kelola Perikanan Tangkap Nasional, Penataan Perizinan Berusaha Nelayan Kecil, serta Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Perikanan", bertempat di Ruang Rapat Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (04/11/2025).
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena menjadi momentum memperkuat kesamaan visi, persepsi, dan langkah kita dalam membangun bangsa, khususnya sektor kelautan dan perikanan,” kata Wagub Victor.
Mailangkai juga menjelaskan potesi Sulawesi Utara dengan luas ruang laut 12 mil mencapai 3,97 juta hektare atau 73,25 persen dari total wilayah provinsi, serta panjang garis pantai sekitar 2.442 kilometer.
"Wilayah ini juga memiliki 353 pulau, terdiri atas 57 pulau berpenghuni dan 296 tidak berpenghuni, serta 776 desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sumber daya laut," ungkapnya.
"Estimasi potensi lestari sumber daya ikan di WPP 715 dan 716 mencapai 1,83 juta ton per tahun, dengan batas tangkapan yang diizinkan sebesar 1,47 juta ton per tahun," sambungnya.
Wagub Victor juga menambahkan, dengan luas ruang laut wilayah provinsi Sulut sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi maritim.
“Dengan kekayaan laut yang melimpah ini, Sulut memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi maritim yang berkelanjutan dan inklusif,” tegasnya.
Selain itu, menurutnya, Pemprov Sulut juga mencatat capaian positif dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan.
"Yaitu 103,16 persen pada 2023, meningkat menjadi 127,77 persen pada 2024, dan mencapai 95,80 persen hingga awal November 2025," ungkap Wagub.
Lebih jauh, Wagub Victor berharap melalui kegiatan ini akan semakin memperkuat tata kelola perikanan tangkap nasional, memperbaiki sistem perizinan nelayan kecil, dan mendorong optimalisasi penerimaan negara dari potensi kelautan yang ada di Sulawesi Utara.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, berpihak pada nelayan kecil, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir,” kuncinya. (*/ven)
