 |
| Foto: Istimewa |
SANGIHE, Komentar.co - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menghadiri High Level Meeting (HLM) lintas tim/komite ekonomi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Senin (23/02/2026).
Forum ini mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekspor Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi daerah.
Gubernur Yulius Selvanus dalam arahannya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2025 yang mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Meski inflasi terjaga di level 1,23 persen (y-o-y), Gubernur menginstruksikan langkah cepat untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas utama seperti beras.
"Faktor kunci ke depan adalah penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi BUMD Pangan sebagai stabilisator harga," tegas Gubernur Yulius saat memaparkan empat pilar strategis pembangunan, yang meliputi transformasi digital, percepatan investasi, akses keuangan inklusif, dan pengembangan ekonomi syariah.
Merespons arahan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Tendris Bulahari menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi akses keuangan untuk memperkuat sektor perikanan.
Wabup Tendris menyoroti peran vital Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bagi wilayah kepulauan. Ia menegaskan bahwa Sangihe, sebagai beranda depan NKRI, memiliki target produksi perikanan tangkap yang ambisius, yakni di atas 21.000 ton per tahun sesuai RPJMD 2025-2029.
“Komoditas seperti Tuna, Cakalang, dan Malalugis memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, akses pembiayaan dan hilirisasi masih menjadi hambatan utama yang harus kita pecahkan bersama,” ujar Bulahari.
Lanjutnya, dibawah kepemimpinan Bupati Michael Thungari dan Wabup Tendris Bulahari yang kini memasuki tahun pertama masa jabatan, Pemkab Sangihe melakukan pergeseran strategi besar-besaran untuk tahun anggaran 2026.
Fokus utama beralih dari pembiayaan individu yang terfragmentasi menuju penguatan klaster ekonomi.
“Kami melakukan transformasi ke arah klaster ekonomi pesisir. TPAKD Sangihe tahun 2026 diarahkan pada pembiayaan berbasis klaster untuk memastikan skala ekonomi yang lebih kuat bagi nelayan dan pelaku UMKM sektor kelautan,” tegas Bulahari.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal daerah dan dukungan lembaga keuangan, Pemkab Sangihe optimis hilirisasi produk laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Diketahui, hadir dalam pertemuan ini, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, serta jajaran kepala daerah se-Sulawesi Utara. (Yansa)
