 |
| Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Inggried Sondakh. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa-Tomohon secara serentak turun ke lapangan dalam agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 28 hingga 31 Maret 2026 ini, bertujuan untuk menjemput langsung aspirasi konstituen guna diperjuangkan dalam program kerja pemerintah provinsi.
Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian resmi dari kalender kerja lembaga legislatif.
"Reses ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan setiap suara masyarakat tersampaikan secara formal kepada Pemerintah Provinsi Sulut melalui dokumen pokok pikiran (Pokir) dewan," ujar Silangen di Manado.
Pemberdayaan Ekonomi dan Pendekatan Spiritual
Anggota DPRD Sulut, Inggried Sondakh, mengawali rangkaian reses di empat titik, termasuk wilayah Kalasey Satu dan Langowan. Inggried yang juga dikenal sebagai Penatua gereja, melakukan pendekatan unik dengan memadukan tugas politik dan pelayanan ibadah.
Fokus utamanya kali ini menyasar penguatan ekonomi masyarakat desa melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia berkomitmen mendorong sinergi lintas instansi, mulai dari Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, hingga Biro Kesra agar program pemerintah menyentuh langsung akar rumput.
Pendidikan dan Generasi Z di Tomohon
Di tempat berbeda, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, memilih fokus pada sektor pendidikan dengan mengunjungi SMKS 2 Kristen Tomohon, Selasa (31/3/2026).
Dalam dialog interaktif bersama siswa-siswi yang mewakili Generasi Z, Paat menyerap usulan terkait akses beasiswa, perbaikan infrastruktur sekolah, hingga implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aspirasi ini dipastikan masuk dalam skala prioritas Pokir untuk menjamin masa depan pelajar di Tomohon.
Infrastruktur Pesisir dan Pariwisata
Sementara itu, Gracia Y. Oroh dari Komisi III melakukan pertemuan strategis dengan 11 Hukum Tua dan warga di wilayah Lembean Timur.
Masyarakat pesisir tersebut mengusulkan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan penghubung Watulaney–Parentek, jembatan Trans Sulawesi, serta talud pemecah ombak untuk mencegah abrasi.
Selain isu internet, Oroh juga menerima aspirasi terkait pengelolaan sampah pesisir dan dorongan investasi di sektor pariwisata pantai Minahasa.
Akses Air Bersih dan Betonisasi Jalan
Ketua Komisi I, Braien R. Waworuntu, hadir di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder. Warga setempat kompak menyuarakan kebutuhan dasar berupa pengadaan jaringan air bersih dan betonisasi jalan lingkar desa guna kelancaran distribusi hasil tani.
Braien berjanji akan mengoordinasikan aspirasi yang menjadi ranah kabupaten kepada Fraksi NasDem di DPRD Minahasa.
Metode Unik di Pasar Tondano
Langkah berbeda diambil oleh Pierre Makisanti. Politisi PDI-P ini memilih metode "blusukan" di Pasar Tondano untuk menjangkau representasi warga dari puluhan desa sekaligus.
Melalui metode ini, Makisanti menyerap berbagai usulan mulai dari bantuan kelompok tani/ternak hingga penyediaan alat pertukangan kayu bagi warga.
Seluruh aspirasi yang terjaring selama masa reses ini nantinya akan dikompilasi menjadi dokumen resmi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulut. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada periode mendatang. (Advetorial DPRD Sulut)
