 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, memaparkan capaian signifikan ekonomi daerah saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (27/4/2026).
Dalam paparannya, Gubernur Yulius mengungkapkan bahwa stabilitas ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2025 berada pada tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,66%, sebuah angka yang berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.
"Sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) kini bukan lagi sekadar pendukung pariwisata, melainkan motor pertumbuhan ekonomi mandiri berbasis kekayaan intelektual," ujar Gubernur Yulius.
Transformasi sektor Ekraf menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Nilai tambah ekonomi sektor ini diproyeksikan melonjak drastis sebesar 1.456%, dari sebelumnya Rp 20,5 miliar menjadi Rp 304,6 miliar pada tahun 2025.
Peningkatan ini didorong oleh kebijakan pemerintah provinsi melalui pembentukan nomenklatur khusus Ekraf serta inisiasi ajang bergengsi seperti Warbiasa Governor League 2025.
Di sektor pariwisata, top eksekutif Sulut ini menyampaikan bahwa kunjungan 61.495 wisatawan mancanegara sepanjang 2025, yang didominasi oleh pelancong dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara mencatatkan angka fantastis hingga 14,35 juta perjalanan.
Gubernur Yulius juga menyoroti vitalitas 408.505 unit UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Sepanjang periode 2023-2025, Pemprov Sulut telah mendistribusikan bantuan peralatan kepada 960 unit usaha dan memfasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Namun, di tengah pencapaian tersebut, Gubernur Yulius menggarisbawahi sejumlah tantangan infrastruktur yang memerlukan intervensi pusat.
Beberapa poin krusial yang disampaikan meliputi kebutuhan penambahan rute penerbangan internasional langsung, peningkatan terminal Bandara Sam Ratulangi, hingga pembenahan infrastruktur dasar seperti air bersih dan jaringan internet di lokasi wisata terpencil.
Menutup pertemuan, Pemerintah Provinsi Sulut menyerahkan aspirasi strategis agar Komisi VII DPR RI mengawal penetapan Sulut sebagai kawasan prioritas industri berbasis sumber daya lokal (kelautan dan agroindustri).
"Kami berharap usulan-usulan ini dapat dikawal demi meningkatkan daya saing Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik," pungkasnya.(*/ven)
