 |
| Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF, Dr. Frank Keith Griffin (kanan), Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Santo Darmosumarto (tengah) dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry. Foto (Ventje-Komentar.co) |
MANADO, Komentar.co - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa masyarakat pesisir dan nelayan kecil harus menjadi penerima manfaat langsung dari kebijakan ekonomi biru.
Hal ini menjadi bahasan utama dalam konferensi pers usai diskusi “Menggali Potensi Kerja Sama di Bidang Ekonomi Biru” di Sekretariat Regional CTI-CFF, Manado, Jumat (24/4/2026).
Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Santo Darmosumarto, menjelaskan bahwa tantangan kelautan seperti polusi, sampah plastik, hingga penangkapan ikan berlebihan (overfishing) tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja.
"Masalah yang berdampak negatif terhadap terumbu karang memerlukan kerja sama antarnegara. Kehadiran para delegasi di Sekretariat CTI-CFF di Manado harus kita maksimalkan untuk kepentingan Indonesia dan negara tetangga," ujar Santo di hadapan awak media.
Menjawab pertanyaan mengenai dampak nyata bagi masyarakat bawah, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry, memaparkan strategi "Kampung Nelayan Merah Putih".
Program ini ditargetkan menyasar 1.000 lokasi di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
"Khusus di Sulawesi Utara, sudah ada 42 lokasi yang diusulkan. Kami melakukan peningkatan infrastruktur untuk menghapus citra kumuh, menjadikannya kawasan bersih dan higienis, serta menjamin rantai produksi dengan teknologi Es Slurry (es cair air laut) agar kesegaran ikan tangkapan lebih tahan lama," jelas Hendra.
Selain infrastruktur, KKP juga berperan sebagai penghubung antara nelayan dengan pembeli (offtaker) guna menjamin keberlanjutan ekonomi mereka.
Di sisi pengawasan, KKP menjadikan Sulawesi Utara sebagai salah satu pangkalan utama pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Hendra juga menambahkan bahwa Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung kini tengah didorong menjadi eco-fishing port. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi pelabuhan modern yang terintegrasi dengan pusat kuliner tanpa bau, guna menunjang sektor pariwisata selain perikanan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF, Dr. Frank Keith Griffin, mengingatkan bahwa manfaat ekonomi tidak lepas dari tanggung jawab lingkungan. Menurutnya, akses pasar yang lebih baik bagi nelayan harus dibarengi dengan kesadaran menjaga ekosistem.
"Manfaat yang didapatkan masyarakat sangat bergantung pada perilaku kita terhadap lingkungan. Cara kita menangkap ikan dan mengelola sampah akan menentukan keberlangsungan manfaat ekonomi yang bisa kita peroleh di masa depan," tutup Griffin.(ven)
