 |
| Pertemuan Gubernur Yulius Selvanus dengan Jajaran Direksi PT Antam di Jakarta, Jumat (10/4). Foto: Istimewa |
JAKARTA, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus terus melakukan langkah strategis untuk mengangkat derajat kesejahteraan penambang rakyat di Bumi Nyiur Melambai.
Terbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara mulai menjajaki kerja sama formal dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Penjajakan ini ditandai dengan pertemuan intensif antara Gubernur Yulius dan jajaran direksi BUMN pertambangan tersebut di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Kedatangan orang nomor satu di Sulut itu diterima langsung oleh Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto.
Dalam pembahasan tersebut, fokus utama tertuju pada penguatan tata kelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penyusunan skema penyerapan hasil tambang masyarakat yang lebih berkeadilan.
Gubernur Yulius menyampaikan bahwa kehadiran negara melalui BUMN sangat krusial untuk memutus mata rantai praktik tengkulak yang kerap merugikan penambang lokal.
“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar yang jelas, termasuk mengacu pada standar internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA),” ujar Gubernur Yulius dalam keterangan resminya.
Selain aspek harga yang transparan, kerja sama ini juga dirancang untuk mencakup dukungan teknis dan edukasi. Harapannya, para penambang rakyat di Sulawesi Utara dapat menjalankan aktivitasnya secara lebih profesional, mengutamakan keselamatan kerja, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Yulius berharap PT Antam dapat berperan aktif sebagai pendamping teknis sekaligus pihak pembeli (offtaker) resmi bagi hasil tambang masyarakat. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan dari sektor pertambangan dapat tumbuh secara legal dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti pertemuan ini, tim ahli dari PT Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara kini tengah melakukan kajian teknis lebih mendalam untuk menyusun draf kerja sama yang konkret.
Turut mendampingi Gubernur Yulius dalam pertemuan strategis tersebut antara lain Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM) Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut Reynaldo Walujan.
Langkah progresif ini dipandang sebagai upaya nyata Pemprov Sulawesi Utara dalam menghadirkan tata kelola pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga berpihak penuh pada perlindungan hak-hak masyarakat lokal. (*/ven)
