 |
| Foto: Istimewa |
MINAHASA, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kembali memperkokoh landasan spiritual di lingkungan birokrasi dengan menggelar Ibadah Oikumene jajaran aparatur sipil negara (ASN).
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Rabu (6/5/2026).
Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, hadir langsung didampingi Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania dan Ketua TP-PKK Martina W. Dondokambey-Lengkong.
Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan bahwa nilai religiusitas menjadi pilar utama dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.
Bupati Robby Dondokambey dalam kesempatan itu menekankan bahwa dedikasi seorang ASN tidak boleh lepas dari nilai iman.
Ia mengajak seluruh jajaran agar menjadikan integritas dan ketulusan sebagai standar kerja.
“Saya mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan iman. Apa yang kita kerjakan bukan sekadar menunaikan kewajiban administratif kepada pemerintah, melainkan bentuk pengabdian nyata kepada Tuhan melalui pelayanan terbaik bagi masyarakat Minahasa,” tegas Bupati Robby.
Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Meitha Tengker-Maliangkay, M.Th. Dalam khotbahnya yang merujuk pada Kitab Roma 12:9-12, ia mengingatkan para aparatur agar mengedepankan kasih yang murni dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan yang didasari kasih tanpa kepura-puraan akan menciptakan dampak yang lebih mendalam dan memberkati publik.
Selain sebagai momentum penguatan spiritual, agenda ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk mempererat sinergi antarperangkat daerah.
Dengan memulai tugas melalui doa dan refleksi, para ASN diharapkan mampu memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Kegiatan ini diikuti secara komprehensif oleh seluruh elemen pemerintahan, mulai dari para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan, jajaran Inspektorat, Direktur RSUD dan PDAM, hingga para Camat dan staf pelaksana se-Kabupaten Minahasa.
Melalui ibadah bersama ini, Pemkab Minahasa optimis dapat mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, bertanggung jawab, serta mampu mendorong percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah. (Roni)
