 |
| Pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (18/5). Foto: Istimewa |
SANGIHE, Komentar.co - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe resmi mencanangkan Kelurahan Tidore sebagai Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan, Senin (18/5/2026).
Selain peresmian, agenda ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan fasilitas penunjang serta dialog interaktif bersama para nelayan setempat guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pencanangan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulut, Yulis Hendrik Pattipeilohy dan rombongan.
Hadir juga Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Wakil Bupati Tendris Bulahari, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe I Bagus Putra Gede Agung, serta unsur Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pencanangan Kampung Nelayan Binaan ini menjadi perwujudan nyata kepedulian institusi penegak hukum terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan.
Komoditas maritim merupakan salah satu pilar utama mata pencaharian masyarakat di wilayah Kepulauan Sangihe.
Melalui program kolaboratif ini, Kejaksaan bersama pemerintah daerah berkomitmen membangun sinergitas demi menciptakan lingkungan pesisir yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
Dalam rangkaian acara tersebut, forum diwarnai dengan sesi dialog terbuka yang berlangsung akrab antara masyarakat nelayan, Pemkab Sangihe, dan Kajati Sulut.
Sejumlah aspirasi dan hambatan di lapangan berhasil dijaring oleh para pemangku kebijakan.
Komunitas nelayan menyampaikan keluhan seputar birokrasi, termasuk harapan adanya simplifikasi atau kemudahan dalam pengurusan dokumen administrasi kapal, serta akses regulasi yang lebih taktis untuk mendapatkan bantuan kelompok nelayan secara merata di seluruh Kepulauan Sangihe.
Merespons kebutuhan operasional warga, kegiatan ditutup dengan penyerahan stimulus berupa bantuan langsung kepada para nelayan Kelurahan Tidore.
Stimulus ekonomi ini disalurkan untuk menunjang produktivitas harian dan kapasitas tangkap di laut.
Pemerintah daerah dan Kejaksaan berharap stimulan tersebut mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir serta memastikan keberlanjutan sektor perikanan lokal di kawasan perbatasan. (Vander)
