 |
| Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Sulut bersama PPK Pengadaan Jalan Tol Manado - Bitung dan Perwakilan Masyarakat, Senin (11/5). |
SULUT, Komentar.co - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali mengawal tuntutan warga terkait ganti rugi sisa lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.
Tuntutan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi III Kantor DPRD Sulut, Senin (11/5/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Sekretaris Komisi III, Yongki Limen dan anggota Komisi III, Haslinda Rotinsulu, dan Toni Supit tersebut mempertemukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung dengan Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut serta perwakilan warga terdampak.
Langkah ini diambil karena persoalan pembebasan lahan belum kunjung rampung akibat belum adanya solusi konkret.
Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak penyelesaian pembayaran ganti rugi untuk "tanah sisa" di luar jalur utama tol. Kondisi lahan sisa tersebut kini dinilai tidak lagi ideal dan tidak dapat dimanfaatkan karena bentuknya yang berubah tidak simetris.
"Tanah yang sisa itu tidak bisa kami gunakan lagi karena bentuknya yang lebar cuma 1–2 meter, tetapi panjangnya belasan bahkan puluhan meter," ujar perwakilan Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut, Renal Maringka.
Renal mendesak pihak pengadaan jalan tol untuk menuntaskan persoalan ini secara menyeluruh.
Ia juga menaruh harapan besar kepada legislatif agar mampu menjembatani hak-hak masyarakat yang terabaikan.
Meski demikian, RDP kali ini belum menghasilkan keputusan final. Berty Kapojos menyatakan bahwa Komisi III DPRD Sulut dalam waktu dekat akan melakukan turun lapangan (turlap) guna memverifikasi fakta dan kondisi riil di lokasi.
"Kami meminta masyarakat jangan berhenti menyampaikan keluhan aspirasi, dan kami tetap akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," tegas Kapojos saat menutup rapat.(Advetorial)
