 |
| Konferensi Pers, Selasa (5/5). Foto: Istimewa |
MANADO, Komentar.co - Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) secara resmi membantah keterlibatan mahasiswa aktif dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara pada Kamis, 30 April 2026 pekan lalu.
Pihak kampus menegaskan bahwa massa yang mengatasnamakan mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan alumni, bukan mahasiswa aktif.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unsrat, Dr. Ralfie Pinasang, didampingi Wakil Rektor 2, Prof. Dr. Ir. Royke I. Montolalu, serta Humas Unsrat, Drs. Philep Regar M.Si, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (5/5/2026).
"Kami telah melakukan penelusuran dan pengecekan internal secara mendalam. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun mahasiswa aktif yang terlibat dalam aksi tersebut. Berdasarkan temuan kami, mereka yang hadir adalah alumni," ujar Dr. Ralfie Pinasang kepada awak media.
Terkait adanya isu keterlibatan beberapa oknum pengajar, Pinasang membenarkan kehadiran beberapa dosen dalam aksi yang melayangkan tudingan dugaan korupsi terhadap Rektor Unsrat tersebut.
Menyikapi hal ini, pihak rektorat berkomitmen mengambil langkah tegas sesuai regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Terkait oknum dosen, kami akan mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kami akan memanggil mereka untuk klarifikasi mengenai tujuan kehadiran mereka di sana. Semua akan ditangani secara prosedural," tegasnya.
Sementara, dukungan terhadap pernyataan rektorat datang dari pimpinan organisasi kemahasiswaan tertinggi di Unsrat.
Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Jastin Anlo, menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan lembaga resmi kampus.
"Tidak ada komunikasi dengan BEM maupun MPM. Jika ada yang mengaku mahasiswa, itu hanyalah oknum dan tidak membawa nama institusi," kata Jastin.
Senada dengan Jastin, Ketua BEM Unsrat, Solideo Saul, menegaskan bahwa mahasiswa aktif tetap fokus pada kewajiban akademik.
"Kami pastikan secara organisasi tidak ada keterlibatan. Jika ada individu yang turun, itu bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan BEM Unsrat," tambah Solideo.
Menanggapi poin tuntutan dalam aksi terkait pembayaran Sertifikasi Dosen (Serdos), Wakil Rektor 2, Prof. Royke I. Montolalu, memastikan bahwa hak-hak pengajar tetap menjadi prioritas universitas.
"Proses administrasi Serdos sedang berjalan sesuai ketentuan. Itu adalah hak dosen yang memenuhi syarat, dan kami pastikan akan dibayarkan begitu prosedur administrasinya selesai," pungkas Montolalu.
Pihak universitas kembali mengingatkan bahwa meski penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, mahasiswa wajib mematuhi kode etik kampus dan memprioritaskan kegiatan perkuliahan guna menghindari sanksi disiplin di kemudian hari. (*/ven)
