 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) secara resmi memaparkan capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (Yulius-Victor).
Laporan kinerja ini merupakan bentuk perwujudan dari visi besar "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" yang dijabarkan ke dalam delapan misi strategis.
Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi yang impresif, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur wilayah menjadi sorotan utama capaian pemprov sepanjang tahun lalu.
Dalam sektor perekonomian (Misi 3), Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan performa positif dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,66 persen. Angka ini berhasil berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat di level 5,11 persen.
Sejalan dengan itu, realisasi investasi di Bumi Nyiur Melambai menembus angka Rp10,1 triliun, atau setara dengan 109 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp9,3 triliun. Akselerasi ekonomi ini turut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat: Gini Rasio berhasil ditekan turun menjadi 0,341 dari angka sebelumnya 0,347. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 resmi dinaikkan sebesar 6,01 persen, bergerak dari Rp3.545.000 menjadi Rp4.002.630.
Sektor pariwisata diperkuat lewat revitalisasi dua destinasi unggulan, yaitu Objek Wisata Sumaruendo di Remboken dan Bukit Kasih Kanonang di Minahasa. Sektor pertambangan melakukan penataan legalitas dengan menetapkan 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Peningkatan kualitas SDM, kesehatan, dan pendidikan (Misi 2) juga menunjukkan grafik yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara merangkak naik sebesar 0,64 poin, dari 75,68 pada tahun 2024 menjadi 76,32 di tahun 2025.
Atas pencapaian ini, Sulut dianugerahi penghargaan nasional Government Award untuk kategori Outstanding Province in Life Expectancy Value.Di bidang pendidikan dan olahraga, pemprov melakukan akselerasi fasilitas, diantarannya; Pembukaan Fakultas Kedokteran serta Fakultas Pertanian di Universitas Negeri Manado (Unima), Pembangunan SMA Taruna Nusantara di Noongan (Langowan), Sekolah Rakyat di Manado dan Tampusu (Minahasa), serta rehabilitasi toilet di 28 SMA, 18 SMK, dan 4 SLB.
Selain itu, ada Penyaluran bantuan pendidikan menyasar 1.612 siswa SMA, 454 siswa SMK, dan 6 siswa SLB, Pembenahan Kolam Renang Ranowangko Sario di Manado serta revitalisasi Pacuan Kuda Tompaso di Minahasa, disusul pelaksanaan Kejurnas Panahan Piala Gubernur 2026 di Stadion Klabat.
Pada sektor kesehatan, Pemprov meraih apresiasi Daerah Peduli Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak dari Kompas TV. Keberhasilan ini ditopang oleh cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menyentuh 99,1 persen dengan tingkat keaktifan kartu sebesar 81,4 persen.
Sementara, guna memangkas ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah (Misi 5), Pemprov Sulut membuka sekitar 8.000 hektare sawah baru. Pengendalian harga di pasar dilakukan berkala lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) di 15 kabupaten/kota.
Selain itu, Sulut mengadopsi program nasional dengan mempercepat Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, sebanyak 162 unit Satuan Pelayanan Penyelamat Gizi (SPPG) telah terintegrasi di portal Badan Gizi Nasional, di mana 148 unit di antaranya sudah aktif menyalurkan distribusi makanan.
Untuk konektivitas dan pemenuhan energi dasar (Misi 4 & 5), ada Infrastruktur Jalan dengan penyelesaian pembangunan Tahap IV Jalan Manado Outer Ring Road (MORR) III, Rampungnya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut, Penyediaan akses listrik 24 jam penuh di 7 pulau terluar yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Talaud.
Sementara itu, pada aspek sosial dan penanggulangan bencana (Misi 6), Pemprov Sulut menuntaskan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang direlokasi ke Desa Modisik, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Nilai adat juga tetap dijaga melalui revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Utara.
Pada sektor tata kelola pemerintahan dan keuangan (Misi 1, 7, & 8), Pemprov Sulut mendapatkan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dengan Kategori Kualitas Pelayanan Baik dari Ombudsman RI.
Di samping itu, Sulut dinobatkan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik I dalam Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029.
Kendati demikian, dalam hal pemberantasan korupsi, Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Sulut berada di angka 68,08, yang menempatkannya pada kategori rentan.
Menanggapi hal tersebut, langkah preventif langsung digalakkan melalui penerapan Kurikulum Anti Korupsi di tingkat sekolah, sosialisasi anti korupsi di lingkungan Rumah Sakit, serta pengetatan seleksi anggota Paskibraka.
Di bidang digitalisasi keuangan, Sulut menempati posisi terbaik ketiga se-Wilayah Sulawesi dalam implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang dibarengi kebijakan pemberian insentif berupa keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) demi meringankan beban finansial masyarakat. (*/red)
