 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang Perencanaan Pembangunan, Dr. Magdalena Wullur, meminta masyarakat untuk menyikapi secara bijak dan proporsional terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di peringkat pertama nasional pada indikator youth NEET (Not in Education, Employment or Training).
Berdasarkan survei tersebut, persentase penduduk usia muda (15–24 tahun) di Sulut yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan menyentuh angka 29,52 persen.
Magdalena menegaskan bahwa infografis yang beredar luas di media sosial tersebut memang valid dan bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS. Angka kontribusi Sulut berada di atas Provinsi Maluku (28,49%), Papua (26,34%), dan Maluku Utara (25,65%), sementara rata-rata nasional berada pada poin 19,44 persen.
Kendati demikian, ia meluruskan persepsi publik bahwa NEET tidak sama dengan pengangguran terbuka.
"Secara konseptual akademis, kategori NEET bukan sinonim dari pengangguran. Kelompok ini bersifat komposit, tidak hanya berisi pencari kerja aktif, melainkan juga kelompok di luar angkatan kerja seperti ibu rumah tangga usia muda, pemuda yang fokus mengurus keluarga, korban putus sekolah, hingga mereka yang belum mengakses pelatihan formal," jelas Magdalena saat ditemui, Jumat (24/7/2026).
Lanjutnya, dari analisis ketenagakerjaan, terdapat tiga faktor utama yang memicu tingginya angka NEET di daerah. Faktor pertama adalah struktural-ekonomi berupa ketidaksesuaian (mismatch) kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri formal lokal. Kedua, faktor sosio-demografis seperti tingginya pernikahan usia dini dan pembagian peran gender. Ketiga, faktor pendidikan yang ditandai dengan penurunan angka partisipasi sekolah pasca-jenjang SMA yang tidak berlanjut ke perguruan tinggi.
Di sisi lain, Magdalena menjabarkan bahwa indikator ketenagakerjaan makro Sulut sebenarnya memperlihatkan tren positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara sukses ditekan ke angka 5,75%, atau turun 0,28 persen poin dibandingkan periode Februari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 6,03%. Serapan kerja sektor formal pun naik menjadi 44,46%, sementara angka setengah pengangguran turun signifikan menjadi 7,58%.
Meski membaik secara tren, ia mengakui TPT Sulut (5,75%) masih berada di atas rata-rata TPT nasional yang berada di angka 4,68%. BPS Provinsi Sulut mencatat dari total 1,34 juta angkatan kerja aktif, Kota Manado menempati urutan pertama dengan angka pengangguran tertinggi sebesar 8,51% akibat masifnya migrasi tenaga kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Kota Bitung menyusul di urutan kedua dengan TPT 7,35% yang dipengaruhi oleh fluktuasi industri padat karya dan sektor perikanan.
Mantan akademisi ini mengingatkan agar data NEET ini dijadikan sebagai instrumen peringatan dini (early warning) bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lintas sektor di tingkat kabupaten dan kota pada tahun depan.
Intervensi konkret seperti optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan pendidikan vokasi, serta penciptaan lapangan kerja formal sangat dibutuhkan guna menyambut bonus demografi.
"Angka ini tidak boleh dipakai untuk menstigma bahwa generasi muda Sulut tidak produktif. Ada kompleksitas di lapangan seperti efisiensi anggaran pelatihan, tingginya angka turnover karena pemuda memilih pekerjaan, hingga faktor kultural etos kerja menjelang hari besar keagamaan. Data ini menuntut respon cepat kebijakan lintas sektor untuk menekan angkanya secara berkelanjutan," pungkas Magdalena. (*/ven)
