 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (Yulius-Victor) tengah menggenjot strategi ketenagakerjaan baru berbasis digital dan berkelanjutan.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi era otomatisasi serta pergeseran lanskap industri global.
Rencana strategis tersebut dibahas secara komprehensif dalam Forum Diskusi Dialektika "Ngopi Bareng JIPS" di Kantin PKK, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (17/7/2026).
Melalui diskusi ini, terungkap komitmen Pemprov Sulut untuk mengubah tantangan industri menjadi peluang penyerapan tenaga kerja lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulut, Drs Noldy Z. Salindeho, MSi, menyatakan bahwa kunci utama menghadapi perubahan industri adalah dengan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Pemprov Sulut melalui Disnakertrans kini mengambil langkah proaktif dengan menggulirkan program upskilling (peningkatan keterampilan) dan reskilling (pelatihan ulang kemampuan baru).
"Disnaker bertindak lebih proaktif dalam menyediakan program pelatihan bagi calon tenaga kerja. Kami juga mempermudah akses bagi generasi muda (fresh graduate) melalui sistem informasi ketenagakerjaan terpadu agar mereka bisa memetakan kebutuhan tenaga kerja secara riil," ujar Salindeho di hadapan jurnalis yang tergabung dalam Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS).
Selain program pelatihan, kata Salindeho, Pemprov Sulut juga mempermudah akses bagi lulusan baru (fresh graduate) melalui integrasi sistem informasi ketenagakerjaan terpadu.
"Fasilitas digital ini dirancang agar para pencari kerja dapat memetakan kebutuhan pasar kerja secara riil dan presisi," jelasnya.
Sementara, berdasarkan data terkini, Disnakertrans Sulut, struktur ketenagakerjaan di bumi nyiur melambai saat ini masih didominasi oleh sektor informal, yakni sebesar 54 persen, sementara sektor formal berada di angka 46 persen.
Menanggapi hal itu, Salindeho mengungkapkan bahwa Pemprov Sulut fokus menggeser postur ketenagakerjaan agar sektor formal dapat tumbuh lebih agresif.
"Melalui visi pembangunan "Satu Komando", seluruh elemen pemerintah daerah bergerak dalam satu sistem terpadu guna memperkuat sektor formal tanpa meminggirkan sektor informal yang selama ini menjadi penyangga stabilitas ekonomi daerah," kuncinya.
Ditempat yang sama, Koordinator Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), Ronald Rompas, memberikan apresiasi terhadap terobosan pelatihan yang diinisiasi oleh Disnakertrans Sulut.
Menurutnya, program ini membuka harapan dan kesempatan baru yang sangat positif bagi para pencari kerja lokal.
"Ini informasi positif dan sangat baik untuk dimanfaatkan para pencari kerja di Sulut," ujarnya yang saat itu didampingi Sekretaris JIPS, Rahman Ismail dan Bendahara Sammy Lumi.
Rompas menegaskan komitmen kemitraan JIPS bersama kepemimpinan Yulius-Victor. Melalui program diskusi rutin bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), JIPS berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus bertindak sebagai jembatan informasi yang transparan agar program strategis pemerintah sampai langsung ke masyarakat luas. (*/ven)
