 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memacu rampungnya dua regulasi daerah krusial melalui pelaksanaan dua rapat kerja maraton, Selasa (7/7/2026).
Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan (Setwan) ini berfokus pada pemantapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai akuntabilitas anggaran fiskal dan sistem tata kelola investasi daerah.
Berdasarkan data resmi Setwan DPRD Sulut, agenda pertama dibuka pada pukul 08.30 WITA di Ruang Rapat Paripurna dengan menggelar Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pertemuan ini mempertemukan legislator dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut guna membedah serta mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran sepanjang tahun lalu.
Fokus utama dari evaluasi ini adalah memastikan transparansi pencairan dana publik dan memperkuat aspek akuntabilitas keuangan daerah demi mempertahankan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Berpindah ke lokasi kedua pada pukul 10.00 WITA, DPRD Sulut menggelar Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang bertempat di Ruang Rapat Serbaguna.
Rapat komisi ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Perangkat Daerah (PD) teknis di bawah Pemerintah Provinsi Sulut. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi aturan perizinan agar lebih memangkas birokrasi, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha di Bumi Nyiur Melambaikan.
Seluruh rangkaian pembahasan regulasi ini berjalan di bawah pengawasan serta dukungan teknis penuh dari staf Setwan DPRD Sulut. Hasil akhir dari kedua rapat kerja maraton ini ditargetkan mampu membuahkan payung hukum strategis yang tidak hanya mendorong percepatan pembangunan fisik daerah, melainkan juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. (*/ven)
