 |
| Foto: Istiemewa |
SULUT, Komentar.co - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo di Ruang Rapat Komisi III Kantor DPRD Sulut, Kamis (2/7/2026).
RDP ini difokuskan untuk mengevaluasi program pelayanan, perluasan pemerataan jaringan, hingga target penuntasan program dedieselisasi total di wilayah kepulauan.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, dengan didampingi Sekretaris Komisi Yongki Limen, serta dua anggota komisi, yakni Amir Liputo dan Roy Roring.
Sementara itu, pihak PT PLN mendelegasikan jajaran taktisnya, meliputi Asisten Manajer Perencanaan UP-3 Roland Sibueya, Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Decky Leo, serta Manajer Senior Perencanaan Sistem Kelistrikan.
Fokus utama legislatif dalam RDP kali ini tertuju pada peningkatan rasio elektrifikasi bagi masyarakat di daerah pelosok dan pulau-pulau terluar.
Komisi III menyerukan desakan intervensi khusus agar kawasan kepulauan di perbatasan Sulawesi Utara segera mendapatkan pasokan listrik penuh selama 24 jam guna mendongkrak roda perekonomian lokal.
Merespons hal tersebut, manajemen PT PLN menegaskan komitmennya untuk menggenjot program dedieselisasi kelistrikan di wilayah Sulut agar dapat rampung dalam waktu dekat.
Melalui skema ini, PLN akan mengonversi secara bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar fosil ke infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diklaim jauh lebih bersih serta efisien.
Di akhir pemaparannya, pihak PLN juga memberikan garansi bahwa ketahanan pasokan daya listrik di seluruh wilayah kerja Suluttenggo saat ini berada dalam kondisi aman. Perseroan menyatakan kesiapan infrastrukturnya untuk mengeksekusi penambahan serta perluasan jaringan distribusi ke pemukiman warga yang selama ini belum teraliri listrik secara optimal. (*/ven)
