 |
| Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay saat menerima massa yang melakukan aksi damai di halaman kantor Gubernur Sulut, Kamis (25/6). |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH, MH, menerima langsung ratusan massa aksi damai dari Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus Dukung Prabowo-Gibran (Mapalus Pragib) di halaman Kantor Gubernur Sulut, Kamis (25/6/2026).
Aksi unjuk rasa yang berjalan kondusif ini bertujuan menyampaikan sokongan publik terhadap program prioritas nasional serta menuntut solusi atas persoalan sektor agraria dan tambang lokal.
Guna mendalami tuntutan tersebut, Gubernur Yulius mengundang 20 orang delegasi massa untuk melakukan audiensi formal di ruang rapat utama. Selepas berdialog, Gubernur Yulius langsung turun ke halaman kantor dan berorasi di atas mobil komando massa untuk menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
"Pemprov Sulut mengapresiasi dukungan masif warga terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih. Sektor intervensi gizi ini dinilai linear dengan prestasi Sulut yang saat ini menduduki peringkat pertama dalam penurunan angka stunting di Pulau Sulawesi," kata Gubernur Yulius.
Selain itu, Lanjutnya, program MBG diproyeksikan memicu efek ekonomi berganda bagi ekosistem UMKM, petani, peternak, serta nelayan lokal.
"Program gizi ini sangat strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul, sekaligus menghidupkan rantai pasok pangan domestik yang melibatkan langsung para pelaku usaha kecil di daerah," ujar orang nomor satu di Sulut ini.
Untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, Gubernur Yulius membeberkan sejumlah stimulus konkret dari pemerintah pusat yang siap direalisasikan di Bumi Nyiur Melambai.
Stimulus tersebut meliputi program optimalisasi 15 ribu hektare lahan sawah, distribusi bantuan bibit jagung untuk area seluas 15 ribu hektare, serta penyaluran bantuan bibit kelapa bagi kelompok tani lokal.
Merespons tuntutan massa terkait legalitas tambang tradisional, Pemprov Sulut berkomitmen mempercepat penyelesaian regulasi domestik. Pemerintah daerah tengah mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta untuk menggolkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi menjamin kepastian hukum serta keselamatan para penambang lokal.
Aksi penyampaian pendapat ini ditutup dengan tertib setelah massa mendapatkan penjelasan komprehensif dari kepala daerah. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, iring-iringan Koalisi Mapalus Pragib membubarkan diri secara teratur dari area Kantor Gubernur untuk melanjutkan rute penyampaian aspirasi menuju Markas Polda Sulawesi Utara. (*/ven)