 |
| Foto: Isitmewa |
BOLSEL, Komentar.co - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, membuka rangkaian kegiatan Sosialisasi Peredaran Rokok Ilegal yang dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama sejumlah mitra kerja strategis di Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kamis (2/7/2026).
Agenda kerja ini mencakup penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) optimalisasi keuangan antara Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, dan PT Bank SulutGo (BSG). Selain itu, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT Jasa Raharja Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (SulutGoMalut) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut.
Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemprov Sulut menunjuk wilayahnya sebagai pusat pelaksanaan agenda regional tersebut.
Iskandar juga berterima kasih atas dukungan penuh pemprov melalui pengoperasian Samsat Pembantu di Bolsel yang dinilai memotong jalur birokrasi layanan publik.
"Kami berharap melalui perjanjian kerja sama ini, pendapatan daerah dapat terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," tutur Iskandar Kamaru saat menyambut para dari 15 kabupaten/kota se-Sulut.
Sementara, terkait pemberantasan barang kena cukai ilegal, Sekprov Tahlis Gallang menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi instrumen penting untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan.
Pengawasan diperketat guna menekan kebocoran kas negara akibat maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai resmi.
"Kita ingin menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman dalam upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran rokok ilegal yang nyata-nyata merugikan keuangan negara dan daerah kita," tegas Tahlis.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini akan dilanjutkan dengan aksi lapangan berupa edukasi langsung ke warung-warung ritel mengenai identifikasi pita cukai.
Di sisi pengelolaan kas daerah, kerja sama dengan PT Bank SulutGo diarahkan untuk memodernisasi sistem guna memicu transparansi. Direktur Operasional PT Bank SulutGo, Louisah Parengkuan, menyatakan komitmennya untuk mengawal akuntabilitas keuangan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara lewat sistem perbankan yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah SulutGoMalut, Ni Made Ayu Mulidyawati, menjelaskan bahwa dana hibah dalam NPHD bersama Bapenda Sulut yang dipimpin June Silangen ini akan dialokasikan penuh untuk operasional Kantor bersama Samsat.
Stimulus data dan anggaran tersebut difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan kendaraan bermotor agar sistem penyerapan pajak daerah berjalan lebih efisien dan modern.
Pertemuan berskala provinsi yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 3 Juli 2026 ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut, Kepala Dinas Kominfo Sulut Zainudin Hikimi, serta jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel. (*/ven)
