 |
| Rakerda Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Sulut, Kamis (20/8). Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kokoh menjadi penopang utama struktur perekonomian daerah di tengah tantangan iklim global. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Bumi Nyiur Melambai pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,42 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y).
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (20/8/2026).
Dari capaian tersebut, kata Gubernur Yulius, pertanian menempati posisi kedua sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha dengan kontribusi angka sebesar 0,94 persen.
Kondisi fundamental ekonomi makro yang positif ini diperkuat oleh lonjakan daya beli di tingkat produsen. Pada Agustus 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara menyentuh angka 129,56. Indikator ini menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat tani di wilayah tersebut secara signifikan telah melampaui total pengeluaran mereka.
“Di balik capaian angka-angka makro ini, ada dedikasi dan kerja keras para penyuluh pertanian dalam mendampingi petani di lapangan, yang saat ini seluruhnya berada di bawah koordinasi BRMP Sulawesi Utara,” kata Yulius dalam arahannya di hadapan para peserta Rakerda.
Gubernur Yulius memaparkan bahwa agenda Rakerda kali ini memegang peranan taktis untuk merevitalisasi fungsi penyuluh pertanian sebagai motor penggerak di garda terdepan. Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya mengeskalasi kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme para penyuluh demi merespons dinamika lapangan, mulai dari transfer teknologi agrikultur, optimalisasi hasil panen, hingga pemantapan ketahanan pangan lokal.
Guna mencapai target-target tersebut, integrasi kerja lintas sektor menjadi instruksi utama. Gubernur mengimbau adanya koherensi program yang kuat antara Dinas Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota dengan pihak Provinsi, serta para tenaga penyuluh dalam skema perencanaan, pengawalan, hingga pendampingan langsung di lahan pertanian.
"Tantangan ke depan dipastikan semakin kompleks, sehingga pola penyuluhan konvensional tidak lagi mencukupi. Penyuluh Pertanian di Sulawesi Utara dituntut bertransformasi menjadi Penggerak Inovasi, Pendamping Hilirisasi, Penjaga Data, dan juga Pemersatu," tutur Yulius.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus diarahkan agar memiliki korporasi yang solid dan memiliki posisi tawar ekonomi yang tinggi di pasar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kini mengadopsi paradigma baru yang menempatkan sektor agraris bukan sekadar komoditas pemenuhan pangan masyarakat. Sektor ini dipandang sebagai pilar multifaset yang mengendalikan laju inflasi, membuka lapangan kerja baru, menekan angka kemiskinan, serta menjamin masa depan generasi daerah.
Oleh karena itu, pembangunan agrikultur ditetapkan sebagai program prioritas untuk mewujudkan visi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.Dalam rencana strategis daerah, Pemprov Sulut tengah mengawal agenda besar swasembada pangan. Target ini dicapai dengan menjaga ketersediaan pasokan komoditas pokok nasional sekaligus menggenjot produktivitas komoditas unggulan lokal. Implementasinya diwujudkan dalam bentuk intervensi konkret dari hulu ke hilir.
Langkah ini meliputi jaminan ketersediaan benih bermutu dan pupuk, pembenahan jaringan irigasi, modernisasi melalui mekanisasi pertanian, pembukaan akses pembiayaan perbankan, hingga kepastian penyerapan pasar.
Selain aspek manajerial, Gubernur Yulius mendorong digitalisasi sektor agraria secara berani. Karakteristik pertanian masa depan wajib mengintegrasikan basis data akurat, inovasi teknologi modern, dan sistem digital untuk memangkas biaya operasional sekaligus melipatgandakan kapasitas produksi.
"Skema akses pasar yang sehat akan menjamin nilai tambah dari hasil hilirisasi pertanian kembali dinikmati secara langsung oleh para petani," imbuhnya.
Di sisi lain, akselerasi sektor pertanian Sulut saat ini berkejaran dengan dampak fenomena alam El Niño ekstrem yang terjadi sejak akhir Mei hingga Agustus 2026. Fenomena global ini telah memicu kekeringan meteorologis akut yang berdampak pada krisis multi-sektor di daerah.
Tercatat ada delapan (8) wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dengan durasi sangat panjang. Kondisi ekstrem tersebut memaksa pemerintah menetapkan status siaga kekeringan akibat munculnya dampak berantai yang mengancam stabilitas daerah.
Berdasarkan data kompilasi sektoral, dampak berantai akibat kekeringan di Sulut meliputi maraknya peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kelangkaan pasokan air bersih bagi domestik, kegagalan panen massal (puso) di sejumlah lahan pertanian, lonjakan kasus penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hingga tekanan inflasi pada kelompok komoditas pangan.
Menanggapi situasi darurat iklim ini, Gubernur Yulius menginstruksikan langkah taktis penanggulangan jangka pendek di akhir arahannya. Pemerintah daerah diminta segera melakukan pemetaan detail wilayah rawan kekeringan untuk mengoptimalkan manajemen distribusi air.
Langkah percepatan masa tanam juga harus dilakukan dengan memanfaatkan varietas benih unggul yang toleran terhadap cuaca panas dan minim air. Petani juga diminta melakukan rotasi atau pengaturan pola tanam yang adaptif terhadap ketersediaan air, diiringi peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat operasional.
"Kita sedang menghadapi fase kemarau panjang. Sinergi dan langkah antisipasi konkret harus segera berjalan di lapangan. Saya berharap Rakerda ini melahirkan rumusan program kerja yang presisi, terukur, dan hasilnya berdampak langsung bagi ketahanan para petani kita," pungkasnya. (ven)
Post Views: 1908
