 |
| Rakor Percepatan Pembangunan Perumahan yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Rabu (30/9). Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangaky memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat melalui berbagai program perumahan massal.
Hingga 30 September 2026, sebanyak 10.800 unit rumah warga di berbagai wilayah Sulawesi Utara berhasil mendapatkan dukungan program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hunian menjadi lebih layak, sehat, dan aman.
Realisasi ini menunjukkan lonjakan masif sebesar 1.346 persen dibandingkan capaian tahun 2025 yang hanya terealisasi sebanyak 747 unit. Setiap kepala keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan stimulan sebesar Rp20 juta per unit untuk mendanai perbaikan struktur bangunan rumah mereka.
Substansi dan target tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (30/9/2026).
Agenda ini juga mengevaluasi progres Program Bedah Rumah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penanganan kawasan kumuh, peningkatan sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP), hingga pembangunan rumah susun.
"Pembangunan ini bukan sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi memastikan masyarakat merasakan langsung manfaat nyata melalui hunian yang layak, lingkungan sehat, serta akses pembiayaan yang terbuka," ujar Gubernur Yulius Selvanus dalam keterangannya terkait komitmen mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Program strategis ini merupakan hasil kolaborasi multisektoral yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten/kota, sektor perbankan, pelaku usaha, serta swadaya masyarakat.
Selain membenahi rumah tapak, proyek bernilai miliaran rupiah ini juga memberikan stimulus ekonomi lokal yang signifikan dengan menyerap sekitar 21.600 tenaga kerja lokal. Aktivitas konstruksi yang masif secara otomatis membuka lapangan kerja baru dan memutar roda ekonomi di tingkat desa hingga kelurahan.
Tidak berhenti pada program bedah rumah, pembenahan sektor permukiman di Sulut juga mencakup aspek kesehatan lingkungan dan hunian vertikal terintegrasi, diantaranya; Fasilitas Sanitasi dimana sebanyak 81 unit fasilitas sanitasi dialokasikan untuk pembangunan baru dan peningkatan fasilitas yang sudah ada demi menekan kawasan kumuh. Rumah Susun MBR, dengan pembangunan 44 unit Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) didirikan di kawasan Paniki, Manado, guna menyediakan hunian terjangkau di area perkotaan. Skema KPR Subsidi (FLPP), dari total target alokasi 14.845 unit, skema FLPP telah terealisasi sebanyak 1.757 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp216 miliar per akhir September ini dan Kredit Program Perumahan (KPP), dimana sektor perbankan telah menyalurkan kredit kepada 791 debitur KPP, yang secara langsung menghidupkan ekosistem usaha mikro, toko bangunan, dan kontraktor lokal di Sulawesi Utara.
Guna memastikan seluruh target sisa kuota terpenuhi hingga akhir tahun anggaran, Pemprov Sulut berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan, mempercepat birokrasi koordinasi, dan memperluas jangkauan program agar menyentuh masyarakat di wilayah pelosok. (*/ven)
Post Views: 2368
