Notification

×

Iklan

Wabup Vanda Sarundajang Ikut Exit Meeting BPK, Pemkab Minahasa Perkuat Tata Kelola Keuangan

Wednesday, September 30, 2026 | 00:53 WIB Last Updated 2026-09-29T16:53:58Z
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang dan jajarannya mengikuti Exit Meeting BPK RI Perwakilan Sulut, Selasa (29/9). Foto: Istimewa


MINAHASA, Komentar.co -
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, mengikuti Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (29/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati (Wabup) Minahasa ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.

Exit Meeting menjadi momen penting penyampaian hasil pemeriksaan sekaligus komunikasi antara tim pemeriksa BPK RI dengan Pemkab Minahasa. Segala catatan, temuan, dan rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Wabup Vanda Sarundajang didampingi jajaran pimpinan dan perangkat daerah terkait, diantaranya, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bapelitbangda, serta Direktur PDAM.

Kehadiran ini menunjukkan komitmen koordinasi lintas satuan kerja guna menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan dan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Pemeriksaan BPK RI bukan sekadar proses pertanggungjawaban, melainkan instrumen evaluasi yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan.

"Pemkab Minahasa berkomitmen terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Catatan dan rekomendasi dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Wabup Vanda dalam keterangan resminya.

Lanjutnya, keterlibatan seluruh perangkat daerah diharapkan memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti rekomendasi secara terukur dan sesuai kewenangan masing-masing.

"Upaya ini sejalan dengan tekad membangun pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkasnya. (Roni)


Post Views: 2368

Iklan

×
Berita Terbaru Update