 |
| Talk Show dan Launching SULUT BLUE DATA, Senin (2/11/2026). Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi meluncurkan SULUT BLUE DATA, sebuah platform ekosistem integrasi data kelautan dan perikanan berbasis digital, Senin (2/11/2026). Peluncuran yang dirangkaikan dengan acara Talk Show bertajuk "Membangun Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Biru di Sulawesi Utara" tersebut digelar di Hotel The Sentra Manado.
Inovasi ini dihadirkan sebagai langkah strategis Pemprov Sulut dalam mengantisipasi tantangan fragmentasi data kelautan. Langkah tersebut diambil guna mengoptimalkan potensi sumber daya laut daerah yang melimpah berbasis bukti riil (evidence-based policy) dan prinsip tata kelola yang berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sekdaprov Sulut), Tahlis Gallang, menegaskan bahwa keakuratan data menjadi syarat mutlak dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi biru. Menurutnya, potensi kelautan Sulut, yang mencakup perikanan tangkap dengan produksi menembus lebih dari 370 ribu ton pada 2025 serta luas lahan budidaya mencapai lebih dari 171 ribu hektare di 15 kabupaten/kota membutuhkan sistem pengawasan dan pengelolaan yang terukur.
"Data adalah fondasi utama dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan kebijakan, pengaturan pemanfaatan kawasan, pengawasan di lapangan, hingga evaluasi dampak pembangunan ekonomi biru," ujar Sekdaprov Tahlis Gallang dalam sambutannya.
Ia menambahkan, selama ini data kelautan dan perikanan masih tersebar di berbagai instansi, lembaga penelitian, LSM mitra, serta kelompok masyarakat dengan format dan kriteria yang beragam. Kondisi ini menyulitkan penyusunan gambaran potensi daerah secara menyeluruh. Platform SULUT BLUE DATA hadir untuk menjembatani keterkaitan antara riset ilmiah, data ekologi, perikanan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan publik secara terpadu.
Tahlis menekankan bahwa efektivitas platform ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat lunak, melainkan pada komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam memperbarui data secara berkala. Seluruh mekanisme pembagian data (data sharing) dipastikan tetap menghormati kewenangan, tata kelola kerahasiaan, serta kerangka regulasi Satu Data Indonesia.
Guna memastikan keberlanjutan program, Pemprov Sulut menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 15 kabupaten/kota untuk segera menunjuk operator data, menyusun mekanisme kerja terstruktur, serta mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai. Melalui sinergi ini, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan sektor perikanan diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya di Sulawesi Utara.
Turut hadir pada Talk Show dan peluncuran SULUT BLUE DATA, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, Para Asisten Sekda Provinsi Sulut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, Koordinator dan Tim Ahli Gubernur Sulut, Para Kepala UPT Kementerian/Lembaga di Sulawesi Utara, Para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut, Pimpinan Lembaga Mitra Pembangunan: WCS Indonesia, RARE Indonesia, dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Para Akademisi, Tim Ahli, dan Widyaiswara serta Insan Pers. (*/ven)
Post Views: 2618
