Jakarta,- Gubernur provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri acara Stunting Summit 2018, Rabu (28/03/2018) yang digelar di hotel Borobudur Jakarta. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Kondisi ini disebabkan kekurangan asupan gizi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari janin hingga anak 2 tahun.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bappenas RI ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).
Wapres JK mengingatkan pentingnya penanganan masalah gizi buruk dan anak kerdil atau stunting secara serius oleh pemerintah. "Apalagi saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya di dunia", kata JK.
"Tanpa gizi yang cukup, lingkungan yang baik maka akan sangat membahayakan generasi muda kita", tambahnya.
Menurutnya, situasi ini jika tidak segera diatasi akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan.
"Indonesia ini termasuk daerah yang kritis untuk stunting, dan telah diberikan peringatan oleh WHO bahwa Indonesia potensi stuntingnya tinggi. Karena itu masyarakat harus aktif untuk menjaga anak-anak kita", harapnya.
Sementara, Gubernur Olly menyatakan pemprov sulut juga mendukung program pemerintah pusat terkait penanganan masalah stunting di Sulut, anak di Sulut harus mendapat asupan gizi cukup sehingga terhindar dari masalah gizi buruk, orang tua juga diminta memperhatikan anaknya.
"Kita harus bersyukur Sulut tidak masuk dalam daftar daerah rawan stunting, untuk itu semua pihak harus menjaga hal tersebut", ujarnya.
Diketahui Kementerian Bappenas menargetkan masalah stunting menjadi prioritas nasional untuk ditangani tahun ini. Bappenas mencatat ada 9 juta anak yang mengalami stunting. Stunting memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, pada 2019, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 28 persen.
Dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, penderita stunting tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Jumlah ini diikuti oleh Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%), Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%). Masalah stunting terendah berada di Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur dengan angka kurang dari 30%. (*/ven)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bappenas RI ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).
Wapres JK mengingatkan pentingnya penanganan masalah gizi buruk dan anak kerdil atau stunting secara serius oleh pemerintah. "Apalagi saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya di dunia", kata JK.
"Tanpa gizi yang cukup, lingkungan yang baik maka akan sangat membahayakan generasi muda kita", tambahnya.
Menurutnya, situasi ini jika tidak segera diatasi akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan.
"Indonesia ini termasuk daerah yang kritis untuk stunting, dan telah diberikan peringatan oleh WHO bahwa Indonesia potensi stuntingnya tinggi. Karena itu masyarakat harus aktif untuk menjaga anak-anak kita", harapnya.
Sementara, Gubernur Olly menyatakan pemprov sulut juga mendukung program pemerintah pusat terkait penanganan masalah stunting di Sulut, anak di Sulut harus mendapat asupan gizi cukup sehingga terhindar dari masalah gizi buruk, orang tua juga diminta memperhatikan anaknya.
"Kita harus bersyukur Sulut tidak masuk dalam daftar daerah rawan stunting, untuk itu semua pihak harus menjaga hal tersebut", ujarnya.
Diketahui Kementerian Bappenas menargetkan masalah stunting menjadi prioritas nasional untuk ditangani tahun ini. Bappenas mencatat ada 9 juta anak yang mengalami stunting. Stunting memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, pada 2019, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 28 persen.
Dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, penderita stunting tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Jumlah ini diikuti oleh Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%), Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%). Masalah stunting terendah berada di Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur dengan angka kurang dari 30%. (*/ven)

