Hal itu disampaikan Kandouw dalam Apel Kerja Bulan Maret, Senin (05//03/2018) bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
"Karena saat ini pihak KPK terus melakukan pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pak Gubernur dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan tentang pegelolaan keuangan. Jadi melalui kesempatan ini saya ingatkan kembali terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasai dan pengawasan anggaran kita. Pokoknya hati-hati jangan sembarang mengelola keuangan tak sesuai aturan", tegas Kandouw.
Dirinya menyebutkan Sulawesi Utara termasuk 10 daerah yang pengelolaan keuangan daerah mendapat pendampingan oleh pihak KPK.
"Diharapkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulut untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran pemerintah. Tapi satu sisi lain juga kita di Warning oleh pihak KPK bahwa mulai saat ini akan mendapatkan pengawasan yang lebih komprehensif", ungkapnya.
"Tidak usa cemas, tidak usa takut, bekerjalah seperti biasa, yang penting sesuai aturan, sesuai koridor dan sesuai regulasi yang ada", tambahnya sembari mengajak tetap perkuat koordinasi kerja agar dapat mempermudah pelaksanaan setiap tugas-tugas pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan yang melekat pada kita. (*/ven)
