Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara Edwin H Silangen, SE MS.
Sekdaprov Silangen dalam arahannya menyampaikan keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program penanggulangan kemiskinan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
“Terbukti, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada 2015 kemiskinan menyentuh angka 8,98 persen. Namun selang tiga tahun dan empat bulan kepemimpinan Gubernur Olly dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, angka kemiskinan menurun hingga 7,59 persen pada September 2018 atau terendah se-Sulawesi menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),” katanya.
Silangen optimis capaian positif ini dapat terus ditingkatkan dengan sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta Stakeholder terkait.
Tambah dia sinergitas ini harus ditunjang dengan keakuratan proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.
"Saya mengharapkan kepada kabupaten/kota, khususnya perangkat daerah terkait untuk dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data terbaru/akurat, karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif," kata Silangen.
Disamping itu, Silangen juga mengingatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap semester terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Rinny Tamuntuan menerangkan hasil yang diharapkan dari Rakor pemuktahiran data PMKS.
"Kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan secara berjenjang serta diperolehnya Basis Data Terpadu (BDT) penanganan sosial by name by adress yang dapat dijadikan basis data terpadu dalam rangka intervensi program," ujar Rinny.
Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data PMKS Keluarga Miskin turut dihadiri perwakilan BPS Sulut, Bappeda dan Dinas Sosial kabupaten dan kota se-Sulut. (*/ven)
