"Jadi ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku terutama pelaku kebijakan ini perlu diberikan pemahaman yang efektif kepada pelaku kebijakan ini terutama Hukum Tua-Lurah," jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa, Drs Luvi Rumate disela-sela sosialisasi administrasi kependudukan, Jumat (09/08/2019) bertempat di Aula benteng Moraya.
Menurut Lumate berkaitan dengan kependudukan, perlu diverifikasi sehingga proses administrasi boleh berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Nah peran Hukum Tua/Lurah ini sebagai pelaksana perlu adanya sosialisasi untuk menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta daerah yang memiliki daya saing" ungkap Rumate.
Administrasi kependudukan bermasalah, lanjut dia sangat berpengaruh dan berkaitan pada urusan kesejahteraan masyarakat. Dirinya pun mencontohkan seperti pada kepengurusan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Untuk ini sudah ada tim yang dibentuk pemerintah yaitu Dinas kesehatan dan Disdukcapil untuk mengatasi masalah KTP atau kependudukan ganda," jelasnya.
Lebih jauh Rumate menambahkan sejauh ini untuk tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus domumen administrasi kependudukan sudah lebih baik kendati masih ada kelompok masyarakat yang masih perlu untuk dikunjungi dalam kepengurusan di kecamatan.
"Kami selalu menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat memperhatikan administrasi kependudukan ini karna pihak Disdukcapil terus memberikan pelayanan secara langsung dengan tidak membebankan biaya alias gratis," kuncinya. (baim)
