Ini tidak lepas dari dugaan korupsi proyek jalan Pakuure-Sapa tahun anggaran 2017 bandrol Rp 8,2 miliar yang terkesan amburadul sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
"Kasus ini sudah lama kami dapati, yakni sejak 2017. Namun sayangnya seperti tidak ada tindak lanjut. Padahal sudah sangat jelas pekerjaannya amburadul. Mulai dari volume yang tidak sesuai kontrak sepanjang 7 Km, hanya terealisasi 3 Km. Belum lagi kualitasnya bahan kami duga tidak sesuai," papar Ketua GMPK Minsel, Jhon Senduk.
Senduk mengungkapkan seharusnya material yang digunakan adalah LPA kelas A. Tapi kenyataannya oleh pihak kontraktor, digunakan LPA kelas B.
Menurutnya, tidaklah heran bila pekerjaan belum selesai tetapi jalan sudak rusak. Ini dikarekan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan jalan yang dilintasi kendaraan pengangkut hasil kebun.
"Berapa saja keuangan negara yang telah dirugikan akibat penyelwengan. Itu saja selisih 4 Km yang berarti paling tidak ada miliaran rupiah yang 'dihilangkan'. Belum lagi dari spesifikasi material serta ketebalannya. Kan aneh kalau tidak terendus oleh BPK dan penegak hukum. Ada apa sebenarnya di Minsel?," ujarnya penuh tanda tanya.
Aroma penyelewengan proyek Pakuure-Sapa, lanjut dia semakin 'kental' setelah tahun 2018 kembali dianggarkan sebesar Rp 2,4 miliar, sepanjang 3 Km dengan lokasi pekerjaan proyek tepat dilokasi pelaksanaan proyek tahun 2017 yang diduga sengaja menutupi ketidakberesan proyek sebelumnya.
"Jadi ada proyek tambal-sulam guna menutupi kebobrokan sebelumnya. Tapi kalau jeli dan teliti pasti dapat mengungkapnya, sebab memang 2018 hanya melapis saja pekerjaan 2017. Volume pekerjaan sama persis, ini belum lagi adanya pendanaan di 2019," pungkasnya. (Meyvo)
