 |
| Pemerintah provinsi Sulawersi Utara merespon gejolak kelangkaan pasokan beras dengan operasi pasar. |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) gerak cepat (gercep) mengambil langkah taktis untuk merespons persoalan kelangkaan beras yang turut dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
Di tengah gejolak pasokan pangan nasional yang terjadi dihampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE langsung memerintahkan semua instansi terkait untuk segera melakukan langkah antisipasi diwilayah rawan kelangkaan pangan.
Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Denny Mangala menyampaikan bawha Pemprov Sulut bersama Bulog akan melakukan operasi pasar dimulai pada hari ini Kamis 10 Juli 2025. Operasi ini untuk mengantisipasi gejolak beras yang terjadi di Sulut saat ini.
"Untuk mengantisipasi kelangkaan ini, maka Gubernur Sulut telah memerintahkan sejunlah intstransi terkait untuk melakukan operasi pasar ditempat rawan kelangkaan beras," kata Mangala.
Lanjut Mangala, operasi pasar ini akan dipimpin langsung oleh Asisten 2 Pemprov Sulut Christian Talumepa dan akan melibatkan stacholder terkait lainnya seperti Bulog.
"Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek informasi kelangkaan yang terjadi saat ini," jelasnya
Mangala dengan tegas mengatakan jika menemukan informasi adanya penimbunan secara sengaja oleh para tengkulak, maka pihak akan segera berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk diproses hukum.
"Pasti itu kita akan tindak jika ditemukan penimbunan secara sengaja. Kita berharap masyarakat bisa melaporkannya. Kelangkaan beras bukan hanya fenomena lokal di Sulut, tetapi merupakan dinamika nasional yang melanda hampir seluruh provinsi. Namun Pemprov Sulut di bawah arahan langsung Bapak Gubernur, tidak tinggal diam," jelasnya.
"Langkah-langkah strategis sedang disiapkan secara cepat dan terukur. Tadi sudah dilakukan rapat bersama Instansi terkait termasuk Bulog yg dipimpinan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi kelangkaan beras di Sulut," sambungnya.
Ia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan mengintervensi harga, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi yang paling terdampak oleh fluktuasi harga beras.
“Masalah beras bukan semata-mata soal distribusi, tapi menyentuh aspek hulu hingga hilir. Karena itu, Gubernur terus mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah,” terang Mangala.
Ditekankan Mangala, stabilitas harga bahan pokok terutama beras menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh sebab itu, selain intervensi pasar dan distribusi stok cadangan, Pemprov akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi oleh Satgas Pangan, guna menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan konsumen.
“Langkah-langkah ini diambil bukan hanya untuk mengatasi gejolak sesaat, tapi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan daya beli dan tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang wajar,” tutup Mangala.
Dengan respons cepat, koordinasi lintas lembaga, serta komitmen terhadap perlindungan masyarakat, Pemprov Sulut menunjukkan kesigapan dalam menjaga stabilitas pangan sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi daerah. (*/red)
