Luntungan Kecam Hati Nurani Legislator Minut, "Nanti masyarakat sendiri yang nilai mereka"
Minahasa Utara,- Pemerintah kabupaten Minahasa utara (Minut) cepat tanggap lakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 4 Miliar dari 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan surat bupati Minahasa Utara nomor 49/ASSII/III/2020 perihal pergeseran anggaran proses penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) kepada DPRD Minut tanggal 24 Maret 2020.
Diketahui, kedelapan SKPD yang dipangkas anggarannya yaitu BKPP, Disnaker, Perhubungan, Badan keuangan, Dinas perindustrian, DLH, Dinas Pangan, Dinas kesehatan, Badan perencanaan dan penilitian dan pengembangan.
Informasi dari salah satu kepala SKPD, bahwa yang dipangkas dari 8 SKPD adalah anggaran perjalanan dinas.
Menaggapi hal itu, Aktifis Minut Wiliam Simon Luntungan (Will) mengkritisi dari delapan SKPD, Sekertariat DPRD Minut sama skali tidak ada kontribusi atau dipangkas anggarannya untuk penanganan Covid 19 bagi masyarakat Minut.
Harusnya, lanjut Will, anggaran perjalanan dinas DPRD dimasa tanggap darurat dipangkas untuk kebutuhan masyarakat pada kondisi saat ini, karena untuk 75 hari kedepan sesuai instruksi gubernur dengan status siaga darurat tidak boleh lakukan perjalanan dinas.
“Sesuai instruksi gubernur bahwa ada perpanjangan status siaga darurat dari 14 hari ke 75 hari, kalau mereka cerdas, legislatif masih berkeras tidak pangkas perjalanan dinas sampai 75 hari kedepan atau sampai bulan Mei, berarti mereka sudah tidak punya perasaan,” kecam Will.
Dia juga heran kenapa mereka masih mempertahankan perjalanan dinas, sedangkan 75 hari kedepan harus work from home (WFH). Yang jadi pertanyaan menurut Will, mungkin saja mereka punya rencana untuk tetap melakukan perjalanan dinas.
"Dorang mo brangkat kamana? Jangankan perjalanan dinas, sebenarnya dengan gaji pun mereka harus sumbangkan untuk keselamatan masyarakat saat ini. tidak perlu harus seratus persen gaji, 25 persen sudah cukup untuk 75 hari kedepan masyarakat miskin yang harus tinggal dirumah.
Jika hanya 8 SKPD yang dipangkas, dan dari dewan sendiri tidak ada, berarti dewan itu egois, tidak ada perasaan, tidak ada empaty sama skali terhadap masyarakat. Nanti masyarakat sendiri yang nilai mereka,” tuturnya.
Masalah Covid 19 ini, tambah Will, bukan hanya masalah eksekutif, tapi juga masalah legislatif.
“Saat ini masyarakat sudah tidak terlalu memikirkan masker atau pun hand Sanitazer masyarakat butuh makanan untuk bertahan hidup sampai 75 hari kedepan, lalu apa yang diberikan para wakil rakyat untuk rakyat," sembur William.
Namun Wil mengklaim dalam masalah anggota dewan berperasaan, itu tidak untuk semua anggota DPRD Minut.
"Ya hanya sebagian kecil yang pro aktif. Tapi kan mereka harus mengikuti Aleg yang mendominasi," Kuncinya. (Baker)
Diketahui, kedelapan SKPD yang dipangkas anggarannya yaitu BKPP, Disnaker, Perhubungan, Badan keuangan, Dinas perindustrian, DLH, Dinas Pangan, Dinas kesehatan, Badan perencanaan dan penilitian dan pengembangan.
Informasi dari salah satu kepala SKPD, bahwa yang dipangkas dari 8 SKPD adalah anggaran perjalanan dinas.
Menaggapi hal itu, Aktifis Minut Wiliam Simon Luntungan (Will) mengkritisi dari delapan SKPD, Sekertariat DPRD Minut sama skali tidak ada kontribusi atau dipangkas anggarannya untuk penanganan Covid 19 bagi masyarakat Minut.
Harusnya, lanjut Will, anggaran perjalanan dinas DPRD dimasa tanggap darurat dipangkas untuk kebutuhan masyarakat pada kondisi saat ini, karena untuk 75 hari kedepan sesuai instruksi gubernur dengan status siaga darurat tidak boleh lakukan perjalanan dinas.
“Sesuai instruksi gubernur bahwa ada perpanjangan status siaga darurat dari 14 hari ke 75 hari, kalau mereka cerdas, legislatif masih berkeras tidak pangkas perjalanan dinas sampai 75 hari kedepan atau sampai bulan Mei, berarti mereka sudah tidak punya perasaan,” kecam Will.
Dia juga heran kenapa mereka masih mempertahankan perjalanan dinas, sedangkan 75 hari kedepan harus work from home (WFH). Yang jadi pertanyaan menurut Will, mungkin saja mereka punya rencana untuk tetap melakukan perjalanan dinas.
"Dorang mo brangkat kamana? Jangankan perjalanan dinas, sebenarnya dengan gaji pun mereka harus sumbangkan untuk keselamatan masyarakat saat ini. tidak perlu harus seratus persen gaji, 25 persen sudah cukup untuk 75 hari kedepan masyarakat miskin yang harus tinggal dirumah.
Jika hanya 8 SKPD yang dipangkas, dan dari dewan sendiri tidak ada, berarti dewan itu egois, tidak ada perasaan, tidak ada empaty sama skali terhadap masyarakat. Nanti masyarakat sendiri yang nilai mereka,” tuturnya.
Masalah Covid 19 ini, tambah Will, bukan hanya masalah eksekutif, tapi juga masalah legislatif.
“Saat ini masyarakat sudah tidak terlalu memikirkan masker atau pun hand Sanitazer masyarakat butuh makanan untuk bertahan hidup sampai 75 hari kedepan, lalu apa yang diberikan para wakil rakyat untuk rakyat," sembur William.
Namun Wil mengklaim dalam masalah anggota dewan berperasaan, itu tidak untuk semua anggota DPRD Minut.
"Ya hanya sebagian kecil yang pro aktif. Tapi kan mereka harus mengikuti Aleg yang mendominasi," Kuncinya. (Baker)
