Menyikapinya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dimintakan segera menyiapkan anggaran khusus dalam jumlah memadai untuk menghadapi pelaksanaaan karantina.
"Setahu kami APBD Minsel baru saja berjalan dengan penerbitan Peraturan kepala daerah (Perkada). Itu berarti anggaran-anggaran proyek fisik baik bersumber dari DAU, DAK dan DID masih belum digunakan. Maka kami mintakan agar seluruh proyek dihentikan dulu pelaksanaannya. Anggarannya dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. Apalagi ada informasi yang menyebutkan telah ada surat dari Menteri Keuangan," tutur Pemerhati Minsel Andre Umboh.
Permintaan untuk segera dilakukannya pergeseran anggaran dengan menangguhkan proyek fisik juga dikatakan oleh anggota DPRD Minsel, Franky Lelengboto. Dia beralasan proyek fisik dapat ditunda, namun penanganan wabah harus segera karena pertaruhannya nyawa rakyat dan kestabilan negara. Jangan sampai memaksakan proyek dijalankan yang pada akhirnya malah meluaskan wabah dan juga tidak tertanganinya dampak bawaan.
"Saya kira dari pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau soal pergeseran atau relokasi anggaran di APBD. Karenanya Pemkab Minsel segera membuat perencaaan setelah menginventarisir kebutuhan dan menghitung besaran anggaran yang diperlukan. Tidak bisa hanya mengandalkan turunnya program dari pemerintah pusat. Kami dari legislatif siap membantu soal relokasi anggaran untuk dialihkan ke penanganan wabah," ujarnya.
Lanjut dikatakan Ketua Komisi III DPRD Minsel ini, pergeseran atau realokasi anggaran dapat dibagi dua yakni untuk kebutuhan medis dan tenaga medis serta bantuan ke masyarakat yang menjalani karantina. Keduanya sama penting dan seiring bila ingin cepat keluar dari krisis yang disebabkan oleh wabah Covid-19.
"Kebutuhan medis dapat berupa penyediaan masker, hand sanitizer, disinfektan juga kesiapan fasilitas kesehatan. Tenaga medis juga perlu diberikan insentif karena resiko yang mereka hadapi tidak main-main. Tidak kalah penting bagaimana memberikan rasa aman pada masyarakat berupa kebutuhan pokok sebagai kesiapan menjalani karantina. Tanpa pemberian bantuan tersebut, karantina sulit berhasil," jelasnya.
Senada, ketua Fraksi Primanas di DPRD Minsel, Jaclyn Koloay juga menyebutkan pentingnya membuat program stimulus ekonomi bagi warga yang terdampak.
Menurut Koloay, stimulus harus diberikan saat menjalani perang terhadap wabah juga setelah berakhir. Ini penting untuk menstabilkan perekonomian. Sebagai contoh pembatasan hari operasi pasar jelas memukul sektor ekonomi kecil dan menengah.
"Stimulus ekonomi jelas memerlukan anggaran tidak kecil. Makanya saya sangat setuju pengalihan anggaran, itu bila bupati serius melindungi masyarakat dari dampak wabah Covid-19. Kita tidak bisa memandang enteng terhadap 'kemacetan' ekonomi akibat wabah karena dapat berdampak pada kerawanan sosial. Saya kita pemerintah pasti tidak ingin hal tersebut terjadi. Maka dari itu Pemkab Minsel harus memilih realokasi anggaran. Tapi tentu perlu perhitungan dan penggunaan yang tepat. Jangan sampai malah diselewengkan. Dahulukan kepentingan rakyat," pungkasnya. (Meyvo)
