Menjawab keluhan-keluhan serta saran warga tersebut, Selasa (14/04/2020), Bupati, Dr Ir Royke Octavian Roeing, MSi dan Wakil Bupati, Robby Dondokambey, SSi melalui Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Minahasa, Dr Denny Mangala memberikan penjelasan.
Mangala mengawali dengan menyatakan bahwa Pemkab Minahasa meyakini bahwa semua saran, kritikan dan masukan tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat Minahasa.
Terkait kritikan bahwa bantuan dinilai tidak merata dan hanya untuk orang orang tertentu saja, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Minahasa ini menjelaskan Bansos tahap 1 diakui belum dapat menjagkau semua warga.
"Hal ini disebabkan karena Bansos tahap 1 baru bisa memenuhi kuota 20.834 kepala keluarga di 270 desa dan kelurahan di Minahasa. Sementara di Minahasa ada sekira 142.000 kepala keluarga, sehingga memang tidak dapat menjangkau semua warga. Dengan pertimbangan juga bahwa yang termasuk kategori keluarga tidak mampu sesuai Basis Data Terpadu (BDT) ada sekira 37.000 kepala keluarga. Artinya sebagian besar masyarakat Minahasa tergolong keluarga mampu. Harus dipahami pula bahwa dalam komponen bantuan ada beras pemerintah yang hanya diperuntukan bagi keluarga yang masuk dalam BDT, sehingga usulan dari desa jika tidak masuk dalam BDT otomatis tidak akan menerima," urai Mangala.
Mangala menegaskan bahwa Bansos tahap 1 yang diberikan semata mata untuk membantu masyarakat akibat bencana Nasional Covid 19 dan tidak ada unsur politis ataupun.
"Bantuan yang diberikan Pemda Minahasa semestinya setiap keluarga memperoleh 5 kg beras, telur 1 baki, mie instan 20 bungkus, minyak goreng 1 liter dan Vitamin. Namun stok telur hanya mampu tersedia sebanyak kurang lebih 5000 baki, sementara dibutuhkan 20.834 baki. Demikian juga vitamin stok di pasaran sangat kurang, sehingga banyak desa yang paket bantuannya khususnya telur dan vitamin belum dapat namun puji Tuhan mulai hari ini telur sementara didistribusikan, yang pasti kekurangan item ini akan dilengkapi secepatnya," jelasnya.
Berkaitan dengan kuota antar desa tidak sama, dirinya menyampaikan, harus dipahami bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat antar desa di Minahasa tentu berbeda-beda. Ada desa yang keluarga tidak mampu sedikit, tapi ada yang banyak, sehingga kuota setiap desa pasti berbeda.
Sementara, terkait sasaran bantuan tidak jelas dan tidak transparan, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Minahasa ini menambahakan, bahwa dua hari sebelum penyerahan bantuan telah disampaikan kepada semua camat untuk meneruskan kepada hukum tua/lurah dan dibacakan melalui pengeras suara yang ada di desa/kelurahan menyangkut sasaran Bansos Minahasa, yaitu Keluarga Tidak Mampu yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) dikurangi penerima PKH dan keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai.
"Kenapa ?, karena kelompok masyarakat ini menerima bantuan setiap bulan dengan nominal yang sudah dinaikkan, keluarga Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan, keluarga tukang ojek, kusir bendi, sopir angkutan umum," katanya.
"Muncul pertanyaan ada tukang ojek, sopir tidak dapat. Hal ini disebabkan karena data yang diminta melalui desa dan kecamatan pada saat pengajuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di desa/kelurahan banyak yang tidak melapor/mendaftar, di mana data ini yang digunakan dalam penyaluran Bansos khusus tukang ojek dll," tambahnya.
Kemudian juga ada yang mengkritik karena penyaluran sudah larut malam dan sepertinya bersifat rahasia.
"Harus disampaikan bahwa bapak bupati dan bapak wakil bupati sudah memberikan petunjuk bahwa Bansos ini harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam perencaaan dan penyaluran Pemkab Minahasa melibatkan TNI, Polri dan Kejaksaan untuk memastikan bahwa Bansos tersebut tidak disalahgunakan karena sanksinya jelas, diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Lebih jauh dirinnya menambahkan, mengenai penyaluran sampai larut malam ini terjadi karena waktu distribusi ke kecamatan dilakukan hari Kamis dan pengambilan di gedung Wale ne Tou ada yang sampai malam, sementara sudah disampaikan bahwa bansos tersebut sudah harus sampai kepada keluarga penerima hari itu juga, apalagi keesokan harinya adalah perayaan Jumat Agung bagi Umat Kristiani.
"Dengan demikian, walaupun sudah larut malam pemerintah desa/kelurahan tetap berusaha menyalurkan kepada keluarga penerima," ungkapnya.
Selain itu warga juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan ini. Untuk hal ini, cadangan stok tahap pertama hampir dua ribu paket dan itu yang akan didistribusikan untuk penyandang disabilitas di Minahasa.
"Rata-rata setiap desa/kelurahan dalam hal melengkapi bantuan tahap pertama akan memperoleh sekira tujuh paket dan jika ada desa yang tidak memiliki warga penyandang disabilitas dapat disalurkan kepada penduduk kurang mampu yg sangat butuh bantuan. Bantuan untuk melengkapi penyaluran tahap pertama ini akan dilakukan minggu ini," jelas Mangala.
Menyangkut usulan penerima menurutnya, telah diumumkan di desa melalui palakat dan pengeras suara di desa/kelurahan itu akan menjadi bahan masukan untuk penyaluran tahap kedua walapun pada tahap pertama sudah disampaikan harus diumumkan di desa/kelurahan.
"Itulah beberapa klarifikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa, tetapi tentunya masukan dan saran serta kritikan diberikan apresiasi untuk menjadi pertimbangan dalam rangka penyaluran tahap kedua. Bapak bupati dan bapak wakil bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa mengharapkan agar seluruh rakyat Minahasa tetap mengikuti himbauan pemerintah, tidak perlu panik dan tetap tenang, senantiasa berdoa semoga Tuhan akan melindungi Minahasa dan Sulawesi Utara dari penyebaran Covid 19. Tuhan memberkati Rakyat Minahasa. Pakatuan wo Pakalawiren," kata Mangala mengakhiri penjelasannya. (Roni)
