Transparansi Pengelolaan Dana Publikasi Penanganan Covid-19 Sulut
Sulawesi Utara,- Dugaan tidak transparansinya pengelolaan dana publikasi penanganan Covid-19 di provinsi Sulawesi Utara dibantah keras oleh Koordinator Satgas Publikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara Christian AR Iroth, SSTP.
Dikatakan Iroth, anggaran publikasi penanganan Covid-19 ikut dikawal Inspektorat Daerah Provinsi Sulut, bahkan agar tranparansinya pengelolaan dana ini, telah dibahas bersama DPRD Sulut saat hearing dengan pendapat beberapa waktu lalu.
“Anggaran publikasi telah dihearing oleh Anggota Dewan Provinsi Sulut dan dalam pelaksanaan anggaran mendapat pendampingan dari inspektorat,” ungkap Christian sambil menunjukkan daftar perincian anggaran media Covid-19, Jumat (03/07/2020).
Dirinya menyangkan pemberitaan salah satu media cetak edisi Jumat, 03 Juli 2020 Jumat, berjudul: Saling ‘Lempar Bola’, Anggaran Covid-19 di BPBD Tak Transparan yang dinilainya jauh dari etika jurnalistik karena mengabaikan Cover Both Side atau berita yang berimbang seperti melakukan klarifikasi ke Koordinator Satgas Publikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara.
“Media yang profesional adalah media yang memberikan pemberitaan sesuai data dan fakta. Kalo nda bagitu berarti itu media abal-abal. Teknis pengelolaan anggaran publikasi ada di Biro Adpim dan arahan narasumber baik Kaban BPBD dan Karo Pemerintahan sangat jelas," kata mantan Kabag Humas Pemprov Sulut ini.
Menurutnya, berita tanpa melalui konfirmasi ini terkesan ingin menjatuhkan kredibilitas Satgas publikasi percepatan penanganan Covid-19 Pemprov Sulut.
"Sampai berita MP diterbitkan, saya tidak pernah diminta keterangan dan penjelasan oleh wartawan media tersebut,” sindir Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah pada Biro Adpim Pemprov Sulut ini. (*/ven)
Dikatakan Iroth, anggaran publikasi penanganan Covid-19 ikut dikawal Inspektorat Daerah Provinsi Sulut, bahkan agar tranparansinya pengelolaan dana ini, telah dibahas bersama DPRD Sulut saat hearing dengan pendapat beberapa waktu lalu.
“Anggaran publikasi telah dihearing oleh Anggota Dewan Provinsi Sulut dan dalam pelaksanaan anggaran mendapat pendampingan dari inspektorat,” ungkap Christian sambil menunjukkan daftar perincian anggaran media Covid-19, Jumat (03/07/2020).
Dirinya menyangkan pemberitaan salah satu media cetak edisi Jumat, 03 Juli 2020 Jumat, berjudul: Saling ‘Lempar Bola’, Anggaran Covid-19 di BPBD Tak Transparan yang dinilainya jauh dari etika jurnalistik karena mengabaikan Cover Both Side atau berita yang berimbang seperti melakukan klarifikasi ke Koordinator Satgas Publikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara.
“Media yang profesional adalah media yang memberikan pemberitaan sesuai data dan fakta. Kalo nda bagitu berarti itu media abal-abal. Teknis pengelolaan anggaran publikasi ada di Biro Adpim dan arahan narasumber baik Kaban BPBD dan Karo Pemerintahan sangat jelas," kata mantan Kabag Humas Pemprov Sulut ini.
Menurutnya, berita tanpa melalui konfirmasi ini terkesan ingin menjatuhkan kredibilitas Satgas publikasi percepatan penanganan Covid-19 Pemprov Sulut.
"Sampai berita MP diterbitkan, saya tidak pernah diminta keterangan dan penjelasan oleh wartawan media tersebut,” sindir Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah pada Biro Adpim Pemprov Sulut ini. (*/ven)
