Menteri Dalam Negeri Jendral Tito Karnavian menjelaskan tentang penekanan Inpres nomor 6 Tahun 2020 diantaranya;
1. Gubernur, Bupati dan Walikota diminta untuk meningkatakan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan, dengan tahapan Memberikan masker baik dari pemerintah dan non pemerintah, memakai masker dan mencuci tangan baik mengunakan sabun dan air atau menggunakan Handsanitizer yang berbahan alkohol ataupun clorine, menjaga jarak dalam bentuk kebijakan publik ataupun kesadaran masyarakat, serta menghindari kerumunan.
2. Menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan;
- Kewajiban mematuhi protokol kesehatan
- Perlindungan kesehatan masyarakat
Sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
Pada kesempatan tersebut juga Mendagri Tito Karnavian memaparkan langkah langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah diantaranya; melaksanakan dan meningkatakan sosialisasi pencegahan dan pengendalian covid 19, menyusun dan menetapkan peratutan Kepala Daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 serta penyususnan dan penetapan perkada memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.
Menteri Tito menyampaikan agar gubernur memberikan pendampingan kepada bupati dan walikota diwilayahnya dalam penyusunan peraturan bupati dan walikota dan melakukan sosialisasi.
"Khusus kepada Gubernur agar memberikan pendampingan kepada bupati dan walikota diwilayahnya untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penyusunan peraturan bupati dan walikota," jelas Tito.
Usai mengikuti rakor, Bupati Royke Roring memastikan Pemerintah Kabupaten Minahasa segera menyusun peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19.
"Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus menerus mensosialisasikan protokol kesehatan covid 19 kepada masyarakat dan akan segera menyusun peraturan kepala daerah tentang penerapapan protokol Covid-19 yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi," ujanya. (Roni)
