SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diwakili Asisten I Setda Provinsi Sulut Edison Humiang dan Satgas Covid-19 Sulut Steven Dandel mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 secara virtual di Command Center, kantor Gubernur, Selasa (02/02/2021).
Rakor ini merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap minggunya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Dalam rakor tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa masih terdapat 20 kabupaten/kota dengan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) belum melakukan vaksinasi dosis pertama.
"Untuk mengejar target 1,48 juta tenaga kesehatan selesai divaksin dosis pertama per 10 Februari 2021, maka perlu diadakan kegiatan vaksinasi di luar kegiatan rutin fasilitas kesehatan. Hal ini untuk mengejar sisa target seefektif dan secepat mungkin," kata Menkes Budi.
Selain itu, Menkes menambahkan masih terdapat 186 kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya masih nol (0). Oleh karenanya Ia meminta kepada para kepala daerah untuk segera memulai program vaksinasi.
Selanjutnya, Menkes Budi memaparkan Strategi Akselerasi Cakupan Vaksinasi, yaitu melakukan pelaksanaan vaksinasi massal dengan dukungan lintas sektor.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan vaksinasi massal, antara lain:
1. Rantai dingin vaksin, pastikan kualitas vaksin terjaga baik,
2. Posko, siapkan ruang pojok resusitasi dan peralatan medis menunjang seperti ambulans yang siap sedia untuk merujuk bila ada kasus gawat darurat, dan libatkan komda/pokja kipi,
3. Dapat dilakukan pada daerah padat penduduk maupun daerah sulit atau terpencil,
4. Dukungan lintas sektor untuk sosialisasi persiapan gedung dan pelaksanaan kegiatan.
1. Rantai dingin vaksin, pastikan kualitas vaksin terjaga baik,
2. Posko, siapkan ruang pojok resusitasi dan peralatan medis menunjang seperti ambulans yang siap sedia untuk merujuk bila ada kasus gawat darurat, dan libatkan komda/pokja kipi,
3. Dapat dilakukan pada daerah padat penduduk maupun daerah sulit atau terpencil,
4. Dukungan lintas sektor untuk sosialisasi persiapan gedung dan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh seluruh Forkopimda, Gubernur, Bupati, serta Walikota se-Indonesia. (Dkips/ik-red)
