SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O E Kandouw, berhasil meraih Penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Sinergitas Penanggulangan Bencana Terbaik di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam acara Penutupan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/03/2021).
Pemprov Sulut diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Edison Humiang didampingi Kepala BPBD Sulut Joy Oroh mengikuti secara virtual acara tersebut, di Kantor Gubernur Sulut.
Ada beberapa kategori lainnya juga yang turut mendapatkan penghargaan. Diantaranya, dunia usaha, media, perseorangan dan organisasi kemasyarakatan, serta perguruan tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang hadir menutup rakor tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bencana alam adalah kejadian yang sudah sering terjadi sejak zaman dahulu.
"Namun yang menarik adalah bagaimana nenek moyang kita menghadapi bencana kala itu," ujarnya.
Effendy mengusulkan agar BNPB merekonstruksi bagaimana orang-orang zaman dahulu melakukan mitigasi bencana.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengingatkan untuk selalu menerapkan kolaborasi pentahelix yang terdiri dari Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi atau Pakar dan Media.
Selanjutnya Doni Monardo mengulangi beberapa penekanan Presiden RI Joko Widodo tentang pentingnya mitigasi dan pencegahan bencana.
“Pada rakornas di Sentul, Presiden telah mengatakan pentingnya mitigasi dan pencegahan. Kedua aspek itu masih terngiang-ngiang. Pencegahan jangan terlambat dan segera lakukan langkah antisipasi. Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif. Harus terukur dari segi pengendalian untuk memastikan semua berjalan dengan baik di lapangan,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan tata ruang penting guna menghadapi bencana. Bangsa Indonesia tergolong tangguh dan tanggap terhadap bencana.
Pemerintah Daerah diminta agar selalu sensitif terhadap kerawanan bencana, dalam mengambil setiap kebijakan.
“Bencana bukan semata musibah, tetapi harus dicegah. Petaka bagi mereka, dosa bagi kita yang telah abai dan lalai,” tandasnya. (Dkips/ik-red)
