Pada kesempatan ini kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag menyampaikan materi mengenai penempatan pekerja migran Indonesia dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara prosedural.
Makalalag juga banyak membahas mengenai langkah strategis yang dilakukan oleh UPT BP2MI Manado terkait pelindungan PMI.
“UPT BP2MI Manado telah beberapa upaya strategis untuk memberikan pelindungan kepada CPMI, PMI dan keluarganya,” ungkapnya.
UPT BP2MI Manado lanjut dia, telah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan beberapa lembaga pendukung sekaligus sosialisasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar menghasilkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil dan profesional.
“Antara lain kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penyiapan calon pekerja migran agar menghasilkan PMI terampil dan profesional, sinergitas dengan beberapa lembaga pendukung penempatan dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi CPMI, sosialisasi program penempatan pemerintah secara masif melalui media massa dan media sosial, pemetaan masyarakat Sulut yang berminat bekerja ke luar negeri, serta melaksanakan program pemberdayaan untuk PMI purna dan keluarganya,” jelas Makalalag.
Sebelumnya, Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Erny B Tumundo serta dihadiri oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans Provinsi Sulut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans provinsi Sulut dan Sekretaris Disnakertrans Provinsi Sulut.
Dalam sambutannya Tumundo menyampaikan mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Koordinasi merupakan langkah strategi yang harus terus menerus dilakukan oleh lembaga terkait agar kehadiran negara dalam melindungi pekerja dapat dirasakan dengan maksimal” kata Erny.
Dalam Rakor ini, seluruh peserta mengikuti dengan antusias dan aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dalam rapat koordinasi ini. Rapat ditutup dengan mengambil kesimpulan bahwa sinergi antar lembaga terkait penempatan tenaga kerja baik pemerintah pusat maupun daerah, sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pelindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia. (*/ven)
