 |
| Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda saat menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA . Foto: Istimewa |
MINUT, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penghargaan ini merupakan Opini WTP yang ke -2 sejak pemerintahan Bupati Joune Ganda (JG) dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung (KWL).
Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA kepada Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Senin (15/05/2023).
Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA kepada Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Senin (15/05/2023).
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan secara keseluruhan mulai dari Pemprov, Kota dan Kabupaten berhasil menerima predikat WTP.
“Keberhasilan meraih WTP ini merupakan satu kebanggaan yang patut dijaga dan dipertahankan, antara lain dengan cara meningkatkan akuntabilitas, sinergitas serta kepercayaan publik terhadap sistim pengelolaan keuangan daerah masing- masing”, kata Gubernur Olly.
“Keberhasilan meraih WTP ini merupakan satu kebanggaan yang patut dijaga dan dipertahankan, antara lain dengan cara meningkatkan akuntabilitas, sinergitas serta kepercayaan publik terhadap sistim pengelolaan keuangan daerah masing- masing”, kata Gubernur Olly.
Terkait hal itu, Bupati Joune Ganda kepada awak media mengatakan, predikat WTP ini adalah prestasi bersama seluruh jajaran Pemkab Minut serta berkat sinergitas dengan pihak DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
“Hasil LHP LKPD Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Minahasa Utara dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi Pengelolaan Keuangan ini adalah hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara”, ungkapnya.
“Hasil LHP LKPD Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Minahasa Utara dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi Pengelolaan Keuangan ini adalah hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara”, ungkapnya.
Dijelaskannya keberhasilan Kabupaten Minut mendapatkan Opini WTP merupakan komitmen Pemkab Minut dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Ini sudah berhasil kami buktikan dengan menerima opini WTP yang telah diterima saat ini”, tuturnya.
“Ini sudah berhasil kami buktikan dengan menerima opini WTP yang telah diterima saat ini”, tuturnya.
Bupati JG menerangkan ada beberapa indikator yang menjadi penilaian BPK. Selain tata pengelolaan, proses perencanaan dan evaluasi kinerja.
“Kedepannya kami akan mempertahankan Opini WTP ini. Saya berharap kedepannya OPD yang berkaitan dengan tata kelola keuangan akan betul-betul kami perhatikan sehingga Opini ini dapat kami pertahankan,” kata Bupati JG.
“Kedepannya kami akan mempertahankan Opini WTP ini. Saya berharap kedepannya OPD yang berkaitan dengan tata kelola keuangan akan betul-betul kami perhatikan sehingga Opini ini dapat kami pertahankan,” kata Bupati JG.
Adapun terkait beberapa catatan dan rekomendasi BPK saat pemeriksaan, Bupati JG pastikan hal itu akan ditindaklanjut. ” Raih WTP, ini hasil dari perbaikan saat pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu”, tutupnya.
Bupati Joune Ganda berharap seluruh jajaran bekerja keras dan bekerja cerdas bahkan sama-sama berjuang agar tahun depan dapat kembali meraih predikat WTP.
Bupati Joune Ganda berharap seluruh jajaran bekerja keras dan bekerja cerdas bahkan sama-sama berjuang agar tahun depan dapat kembali meraih predikat WTP.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara Denny Kamlon Lolong menuturkan prestasi meraih WTP menjadi salah satu prestasi besar pemerintahan JG-KWL dalam bidang keuangan.
“Kita berharap prestasi menjadi motivasi untuk meningkatkan kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif dalam bidang keuangan” tandas Denny Lolong.
Diketahui, acara ini dilaksanakan sehubungan dengan telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2022 dan sesuai Ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Diketahui, acara ini dilaksanakan sehubungan dengan telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2022 dan sesuai Ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Dalam Kegiatan ini, Bupati JG didampingi Wakil Bupati KWL, Kepala Inspektorat, Kadis Kominfo, Kabag Keuangan serta pejabat eselon lainnya.
Acara ini dihadiri Anggota VI BPK R.I Dr. Pius Lustrilanang S.I.P., M.Si.,CSFA.,CFrA., Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr. Fransiscus Silangen, Ketua BPK R.I. Wilayah Sulut Arief Fadillah S.E., M.M.,CsFA berserta Jajaran, Forkopimda Sulut, Sekprov Sulut, Inspektorat dan Kepala BPKAD Sulut, Walikota dan Wakil, serta Bupati dan Wakil Bupati se Sulut, Ketua DPRD Kabupaten Kota se Sulut, Sekda Kabupaten Kota se Sulut, Inspektorat dan Kepala BPKAD Kabupaten Kota, unsur Pers serta undangan lainnya. (Advetorial)
