 |
| Olly Dondokambey, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) melakukan langkah stategis dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Bumi Nyiur Melambai.
Pemprov Sulut menggandeng sejumlah elemen penting yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2023, tercatat total penduduk miskin di Sulut berjumlah 189 ribu atau 7 persen dari total penduduk sebanyak 2.676 juta jiwa.
Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara pararel dengan melakukan penanganan inflasi dan pengangguran terbuka.
Program ini, kata orang nomor satu di Sulut ini, sinergi dengan program Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanggulangan Angka Kemiskinan Daerah (TPAKD) dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TLKD).
“Ini dilakukan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PT Permodalan Nasional Madani,” ungkapnya, Senin (26/2/2024).
Lanjut Olly, hal ini dilakukan untuk menjangkau kantong-kantong miskin ekstrem di 15 kabupaten/kota berdasarkan program satu data yang terinput di laman https://apps-biroekonomi.sulutprov.go.id/tpkd.
“Datanya akan meliputi beberapa indikator, seperti Indeks Harga Konsumen, Nilai Tukar Petani, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi,” pungkasnya.
Melihat adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tampaknya akan terus dioptimalkan kontribusi pada bantuan-bantuan pada sektor-sektor penggerak ekonomi kerakyatan.(*/ven)
