Program "Merdeka dari Kegelapan" di Sulut Ditargetkan Tuntas 2026
 |
| Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling saat bertemu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Selasa (4/11). |
JAKARTA, Komentar.co - Upaya pemerintah menghadirkan listrik hingga ke pelosok negeri melalu program “Merdeka dari Kegelapan" dipastikan akan dapat dinikmati seluruh warga di wilayah provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Demikian disampaikan Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) usai melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia, Selasa (4/11/2025) di Kantor Kementrian ESDM, Jakarta.
Gubernur Yulius mengatakan, pertemuan bersama Menteri ESDM merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Langowan Kabupaten Minahasa, saat penyalaan listrik program “Merdeka dari Kegelapan" beberapa waktu lalu.
YSK menyampaikan pembahasan difokuskan peningkatan penerangan listrik di wilayah kepulauan Sulut serta penataan dan penguatan Izin Pertambangan Rakyat (WPR/IPR) yang pro rakyat.
"Dalam waktu dekat, tiga pulau di Sulawesi Utara akan segera menikmati penerangan listrik 24 jam penuh," kata Gubernur Yulius.
Tak hanya itu, kabar gembira juga datang untuk masyarakat di wilayah Sulut yang sampai saat ini hanya bisa menikmati listrtrik terbatas.
"Sejumlah wilayah yang hanya menikmati listrik 6 jam hingga 12 jam per hari, ditargetkan akan beroperasi penuh 1x24 jam pada tahun 2026," ungkap YSK.
"Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Merdeka dari Kegelapan," sambungnya.
Sementara untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), top eksekutif Sulut ini mengatakan bahwa bahwa dalam waktu dekat Menteri ESDM akan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.
YSK menegaskan usulan yang disampaikan kepada Menteri ESDM agar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Sulut.
"Konsep WPR yang diperjuangkan adalah “WPR Pro Rakyat”, yakni; Memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi penambang lokal, Mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tambang," ujar orang nomor satu di Sulut ini.
Dalam pertemuan ini, lanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mempercepat pemerataan energi dan pengelolaan tambang rakyat yang aman, legal, dan berkeadilan.
Ia pun menyampaikan harapan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementrian ESDM untuk masyarakat di Sulawesi Utara pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.
“Harapan Bapak Presiden, masyarakat Sulawesi Utara harus sejahtera, merdeka di tanahnya sendiri, dan mampu mengelola alam dengan baik,” pungkasnya. (ven)
