Rakornas Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (24/12/2025).
Kegiatan ini menjadi agenda krusial dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia, bertepatan dengan momentum menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025.
Rakornas ini bertujuan untuk mengukur capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah secara nasional. Fokus utama evaluasi adalah memastikan penggunaan APBD 2025 berjalan efektif, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat realisasi belanja produktif.
Mendagri Tito menekankan bahwa penyerapan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, pengendalian inflasi, dan penguatan stabilitas ekonomi regional.
"Pemerintah daerah diperingatkan untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun demi menjaga kualitas pelaksanaan program yang akuntabel dan transparan," tegasnya.
Berdasarkan paparan data dalam rapat tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menunjukkan hasil yang impresif.
Hingga penghujung Desember 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah Sulut berada pada jalur positif dan masuk dalam kategori "zona hijau".
Capaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus berjalan secara sehat, terukur, dan berkelanjutan.
Dari aspek likuiditas, ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sulut dilaporkan berada dalam kondisi stabil dan ideal.
Dana yang tersedia dipastikan mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja daerah hingga batas akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2025.
Dengan kondisi fiskal yang kuat ini, Pemprov Sulut menjamin kelancaran seluruh program pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Pemerintah Sulawesi Utara kembali menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan disiplin fiskal serta mempercepat belanja produktif agar manfaat APBD 2025 dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Diketahui, turu mendampingi Gubernur Yulius, Sekretaris Daerah provinsi Sulut, Tahlis Gallang, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, serta jajaran pimpinan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. (ven)
