 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memberikan arahan strategis dalam High Level Meeting (HLM) bersama lima Tim/komite pengendali ekonomi daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara, serta melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekspor Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Dalam arahannya, Gubernur Yulius mengapresiasi capaian ekonomi Sulawesi Utara tahun 2025 yang tumbuh impresif sebesar 5,66 persen. Angka tersebut berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat di level 5,11 persen. Di sisi lain, inflasi tahunan (y-o-y) Sulut per Desember 2025 terjaga stabil di angka 1,23 persen.
Namun, Gubernur Yulius mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah. Ia mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, di mana beras menjadi kontributor terbesar dengan andil 0,49 persen, disusul biaya perguruan tinggi sebesar 0,25 persen.
"Faktor kunci pengendalian ke depan akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi dengan teknologi dan mekanisasi, serta optimalisasi BUMD Pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga," ujar Yulius.
Dirinya juga menginstruksikan langkah aksi cepat melalui Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar dan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran.
Untuk memastikan pertumbuhan tetap inklusif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan empat pilar strategis:
Transformasi Digital: Mempercepat digitalisasi pendapatan daerah dan integrasi pembayaran publik serta penguatan QRIS pada sektor UMKM dan pariwisata.Percepatan Pertumbuhan: Mendorong realisasi APBD secara agresif, percepatan investasi (PMA/PMDN), dan hilirisasi industri manufaktur.Akses Keuangan Inklusif: Memperluas pembiayaan bagi petani, nelayan, dan UMKM melalui TPAKD.Ekonomi Syariah: Mengembangkan industri halal yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan pertanian melalui peran KDEKS.Top eksekutif Sulut ini menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, hingga media dan masyarakat.
"Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga," tegas orang nomor satu di Sulut tersebut.
Melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang solid, Pemprov Sulut berkomitmen menciptakan iklim ekonomi kondusif demi pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.
Diketahui, turut hadir pada pertemuan ini, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, J. Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, Wakil Direktur KDEKS Dr. Radlyah H. Jan, unsur Forkopimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Sulawesi Utara, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Direktur Bank SulutGo, serta pimpinan instansi vertikal. (ven)
