 |
| Tampak Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan sejumlah usulan kepada Menaker Yassierli. Foto: Istiemewa |
JAKARTA, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Pertemuan ini ditujukan untuk melobi pemerintah pusat terkait pembenahan infrastruktur vokasi serta penambahan kuota program pelatihan kerja guna menekan angka pengangguran di Bumi Nyiur Melambai.
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Gubernur Yulius memaparkan kondisi ketenagakerjaan daerah serta tingginya angka pencari kerja yang mendesak untuk diberikan pembekalan keahlian.
Selain itu, pembahasan terkait kelayakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) di kota Bitung. Gubernur Yulius membeberkan bahwa peralatan penunjang pelatihan di 9 workshop yang dimiliki saat ini sebagian besar tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern (outdated).
"Animo masyarakat lokal untuk menempuh pemantapan profesi di BLK Bitung masih sangat tinggi," kata Gubernur Yulius sembari meminta intervensi anggaran khusus dari jajaran Kemnaker untuk meremajakan fasilitas proteksi ketenagakerjaan daerah.
Merespon usulan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik sekaligus mengapresiasi keaktifan Gubernur Sulut dalam mengupayakan jaminan penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi Utara.
Menaker Yassierli berkomitmen penuh untuk mempercepat optimalisasi infrastruktur balai pelatihan di Sulut, termasuk BLK Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
"Kemnaker akan menyelesaikan seluruh sisa pembangunan infrastruktur dan pemenuhan peralatan pelatihan di BLK Minut agar ditargetkan resmi beroperasi penuh pada tahun 2027 mendatang," ujar Menaker Yassierli.
Selain itu, Menaker memastikan pemerintah pusat akan menambah alokasi program pelatihan di BLK Bitung yang nantinya diintegrasikan secara sinergis dengan program pengajaran di BLK Minut.
Guna memastikan efektivitas penyerapan pascapelatihan, Kemnaker Yassierli meminta Pemprov Sulut segera mempererat kerja sama dengan sektor swasta dan korporasi industri besar di wilayah Sulawesi Utara.
Langkah ini diperlukan untuk memetakan kualifikasi riil yang dibutuhkan pasar kerja sehingga Kemnaker dapat menyusun materi pelatihan yang sinkron.
Di sisi lain, Menaker Yassierli juga menitipkan mandat penting kepada Pemprov Sulut mengenai penegakan hukum ketenagakerjaan secara ketat, khususnya terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing.
Ia didesak untuk memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang beraktivitas di Sulut.
"Pemerintah daerah harus memastikan seluruh TKA yang masuk memenuhi persyaratan hukum formal tanpa pengecualian. Lebih penting lagi, pengawasan harus menjamin adanya proses alih teknologi (transfer of knowledge) yang berjalan konkret kepada para pekerja lokal," pungkasnya. (ven)
Post Views: 1859
