FGD II Pembangunan Kependudukan
 |
| Foto: Istimewa |
MINAHASA, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa tengah mematangkan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai instrumen strategis pembangunan daerah.
Langkah ini dipertegas melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) II yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania, di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Rabu (4/2/2025).
Dalam arahannya, Sekda Lynda Watania menjelaskan bahwa PJPK ini diproyeksikan menjadi grand design atau desain induk pembangunan kependudukan di Kabupaten Minahasa.
Meski draf peta jalan telah disusun, pemerintah memandang perlu adanya uji publik melalui FGD sebelum instrumen tersebut resmi ditetapkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup).
"Peta jalan ini sudah ada, namun sebelum kita sahkan lewat Perbup, perlu dilakukan FGD kembali. Ini krusial guna menjaring masukan dan saran konstruktif dari para pemangku kepentingan agar dokumen yang dihasilkan benar-benar komprehensif," ujar Watania saat memberikan materi.
Watania menekankan bahwa keterlibatan lintas sektor sangat menentukan kualitas dokumen PJPK.
Menurutnya, telaah bersama para stakeholder diperlukan agar kebijakan yang diambil relevan dengan dinamika serta kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
"Seluruh proses penyempurnaan dokumen ditargetkan tuntas sebelum 10 Februari 2026. Dengan begitu, PJPK dapat segera ditetapkan dan langsung menjadi kompas utama bagi perencanaan pembangunan kependudukan yang terintegrasi di Minahasa," tegasnya.
FGD ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi guna mewujudkan perencanaan yang berbasis data dan berkelanjutan.
Kehadiran para pimpinan OPD strategis dalam forum ini memperlihatkan komitmen serius pemerintah dalam mengelola isu kependudukan.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas P2KB Meitha Aguw, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meidy Rengkuan, Kepala Bapelitbangda Edwin Muntu, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas P3A Josefien Kaurow. (Roni)
