 |
| Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang didampingi jajarannya saat menerima kunjungan Ketua Tim Nancy Dwi Sari dan Staf pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (9/2). Foto: Istimewa |
MINAHASA, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa resmi memulai proses audit pengelolaan keuangan. Hal ini ditandai dengan diterimanya kunjungan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) oleh Wakil Bupati (Wabup) Minahasa, Vanda Sarundajang, Senin (9/2/2026).
Pertemuan bertajuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati dan dihadiri langsung oleh Ketua Tim Audit BPK Perwakilan Sulut, Nancy Dwi Sari, beserta jajaran staf pemeriksa.
Wabup Vanda Sarundajang menegaskan bahwa entry meeting merupakan tahapan krusial sebagai langkah awal pemeriksaan formal.
Agenda ini bertujuan menyamakan persepsi antara auditor dan auditi mengenai ruang lingkup, metodologi, serta jadwal pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah.
"Kami menyambut baik kehadiran Tim Pemeriksa BPK. Pemkab Minahasa berkomitmen penuh mendukung kelancaran proses audit ini demi menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Vanda dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan tim pemeriksa agar data yang dibutuhkan dapat tersaji secara akurat dan tepat waktu.
Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Minahasa berharap dapat terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Proses audit oleh BPK ini diharapkan dapat memberikan evaluasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah dipertanggungjawabkan secara tepat sasaran.
Diketahui, dalam pertemuan tersebut, Wabup Vanda turut didampingi Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Minahasa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan. (Roni)
