 |
| Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian LKPJ Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/3/2026).
Dalam laporannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa capaian tahun 2025 menjadi fondasi krusial bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan generasi masa depan Bumi Nyiur Melambai.
Dalam aspek pengelolaan keuangan, Gubernur Yulius memaparkan performa fiskal daerah yang cukup stabil. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut berhasil merealisasikan Rp3,65 triliun atau sebesar 96,38 persen.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, realisasi mencapai 91,36 persen dari total alokasi Rp3,63 triliun. Anggaran tersebut diklaim fokus pada stimulus ekonomi dan penguatan pelayanan publik dasar, dengan tetap melakukan efisiensi ketat pada pos-pos non-prioritas.
"Tahun 2025 adalah periode transisi penting. Kami meletakkan fondasi melalui visi kemajuan dan keberlanjutan, di mana setiap rupiah APBD diarahkan untuk menopang urusan wajib pelayanan dasar dan infrastruktur strategis," ujar Gubernur Yulius di hadapan anggota legislatif.
Laporan tersebut juga menonjolkan sejumlah keberhasilan fisik yang berdampak langsung pada masyarakat. Di sektor infrastruktur energi, Pemprov Sulut berhasil menghadirkan layanan listrik 1x24 jam di enam pulau wilayah terluar sebagai wujud keadilan sosial.
Pada sektor pendidikan, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan dan revitalisasi 50 sekolah menjadi catatan sejarah dalam upaya pemerataan kualitas SDM.
Tak hanya itu, konektivitas global pun diperluas dengan pembukaan rute penerbangan langsung Seoul-Manado dan Taipei-Manado, memperkuat posisi Sulut sebagai hub logistik dan wisata internasional.
Guna menjaga daya beli warga, intervensi besar dilakukan melalui optimalisasi 2.000 hektare lahan padi dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 190 titik di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya integritas birokrasi dengan prinsip "satu komando" dalam menghadapi tantangan fiskal dan dinamika global. Ia mengapresiasi sinergitas yang terjalin erat antara eksekutif, DPRD, dan Forkopimda sebagai kunci utama lompatan pembangunan daerah.
"Semangat petarung dan integritas tinggi menjadi modal kami untuk memastikan pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh rakyat," kuncinya.
Diketahui, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sulut. (*/ven)
