 |
| Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi saat diwawancarai wartawan. Foto: Istimewa |
JAKARTA, Komentar.co - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M dengan penuh kesederhanaan.
Arahan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto guna menunjukkan empati terhadap situasi nasional dan dinamika global saat ini.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2024), Mensesneg menegaskan bahwa surat edaran resmi telah dikirimkan kepada seluruh kementerian dan lembaga.
Inti dari edaran tersebut adalah larangan menyelenggarakan kegiatan open house atau halalbihalal secara berlebihan seperti dikutip dari setneg.go.id.
“Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kami mengimbau untuk tidak berlebihan dalam menyelenggarakan open house karena masih banyak saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi prihatin akibat bencana alam di berbagai wilayah,” ujar Prasetyo Hadi.
Instruksi ini sebelumnya telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026).
Kepala Negara menekankan pentingnya bagi pejabat pemerintah untuk memberikan contoh nyata kepada rakyat dengan tidak memamerkan kemewahan di tengah suasana duka akibat bencana dan ketidakpastian global.
Meski demikian, Presiden mengingatkan agar pembatasan ini tidak mematikan aktivitas ekonomi.
“Jangan terlalu mewah-mewahan, kita harus beri contoh ke rakyat. Namun, jangan juga menutup total semua acara, karena ekonomi kita harus tetap berjalan,” tegas Presiden dalam sidang tersebut.
Selain fokus pada etika perayaan, pemerintah terus memantau kelancaran arus mudik 2026. Mensesneg mengakui adanya kendala teknis berupa penumpukan kendaraan di titik krusial, seperti penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, akibat volume lalu lintas yang sangat tinggi.
“Kami memohon maaf atas penumpukan yang terjadi. Petugas di lapangan terus bekerja keras melakukan monitoring dan mencari solusi cepat untuk mengurai antrean,” tambahnya.
Pemerintah juga memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat yang memilih melakukan mudik lebih awal melalui kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Langkah ini dinilai efektif dalam memecah konsentrasi kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak menumpuk pada satu hari tertentu.
Sebagai langkah kontigensi, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan TNI untuk menyiagakan alutsista transportasi, termasuk kapal laut, guna mendukung operasional Polri, Kementerian Perhubungan, dan BUMN (Danantara, Pelindo, ASDP) dalam mengawal kelancaran arus mudik maupun balik tahun ini. (*/red)
