 |
| Gubernur Yulius Selvanus bersama Kakanwil Kementrian Haji dan Umrah Sulut, Wahyudin Ukoli dan jajarannya. Foto: Istiemewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, resmi menyetujui kenaikan subsidi biaya lokal bagi jemaah haji asal Bumi Nyiur Melambai. Keputusan ini diambil menyusul adanya lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang memicu kenaikan tarif penerbangan maskapai.
Persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Yulius saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli, di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Jumat (17/4/2026).
Melalui kebijakan ini, besaran subsidi yang semula dipatok di angka Rp3,8 juta kini melonjak menjadi Rp5 juta per jemaah.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam meringankan beban masyarakat yang hendak menunaikan rukun Islam kelima.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Utara tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang lebih terjangkau, meskipun ada faktor eksternal seperti kenaikan harga avtur,” ujar Gubernur Yulius di sela-sela pertemuan yang turut dihadiri jajaran Kanwil serta staf khusus gubernur tersebut.
Di sisi lain, Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulut, Wahyudin Ukoli, memberikan apresiasi mendalam atas respons cepat pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi ini merupakan bentuk keberpihakan strategis terhadap umat.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Wahyudin.
Selain penyesuaian subsidi, Gubernur Yulius juga menyinggung rencana jangka panjang terkait kemandirian penyelenggaraan haji di daerah.
Ia berharap Sulawesi Utara ke depan dapat memiliki embarkasi haji sendiri guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan jemaah asal Sulut tanpa harus bergantung pada daerah lain.
Terpisah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Sulut, Anna Pangalila, menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi arahan gubernur tersebut.
Pihaknya akan segera melakukan koordinasi lintas instansi guna memastikan anggaran tersedia dan tepat sasaran.
“Langkah teknis akan kami koordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar kebijakan ini dapat segera direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.(*/ven)
