 |
| Bimtek e-Katalog V6. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat kapasitas aparatur dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa secara digital.
Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sulut, digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 (e-Katalog V6) dengan fokus mekanisme Mini Kompetisi, bertempat di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari berbagai instansi, termasuk Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, Justman Entjarau, S.T., M.A.P.
Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan AP., M.Si.
Dalam sambutannya, Jemmy Ringkuangan menegaskan bahwa penerapan E-Katalog V6 bukan sekadar peralihan teknis, melainkan langkah krusial untuk menjamin prinsip kompetisi, efisiensi dan akuntabilitas dalam birokrasi.
"Metode ini menjadi garda terdepan dalam meminimalisir risiko pengaduan, khususnya pada sektor pengadaan konstruksi. Ini merupakan mandat dari Perpres No. 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kepala LKPP No. 9 Tahun 2025 yang wajib diimplementasikan," ujar Ringkuangan.
Bimtek ini dirancang untuk membekali aparatur pemerintah agar mampu mengeksekusi mini kompetisi secara transparan. Peserta mempelajari tahapan komprehensif, mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga mekanisme evaluasi penawaran yang objektif.
Selain pemahaman regulasi terbaru dari LKPP, pelatihan ini menitikberatkan pada kemampuan strategis PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dengan penguasaan instrumen V6, diharapkan risiko kesalahan administratif maupun pelanggaran prosedur dapat ditekan seminimal mungkin.
Guna memastikan efektivitas pelatihan, para peserta tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga terlibat dalam studi kasus dan simulasi langsung penggunaan sistem E-Katalog. Fokus simulasi mencakup dokumentasi hingga pelaporan hasil kegiatan, sehingga pengetahuan yang didapat dapat langsung diterapkan dalam tugas kedinasan sehari-hari.
Langkah ini diharapkan mampu melahirkan penyedia jasa terbaik yang kompetitif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas output pembangunan di Sulawesi Utara serta menjamin efisiensi anggaran daerah. (*/ven)
